ADAKAH.ID, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda telah membahas terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, salah satu yang menjadi pembahasan tentang penyelanggaraan pendidikan di Kota Samarinda.
“Ya, pertemuan sudah kami lakukan dengan Disdikbud kota Samarinda. Pembahasan mulai dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), pembiayaan, kesiapan kurikulumnya dan lain sebagainya,” kata Sri Puji kepada awak media hari Rabu (13/3/2024).
Menurutnya permasalahan kerap terjadi saat waktu pelaksanaan PPDB, yakni ketidaksesuaian soal zonasi, lalu juga ketidaksesuaian tentang bagaimana pemetaan sarana pra-sarana yang ada.
“Misalnya saja ada wilayah di Samarinda yang tidak terdapat SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau SMA (Sekolah Menengah Atas),” ungkapnya.
Istri dari Sekdakot Samarinda, Hero Mardanus itu tidak ingin menggunakan sistem zonasi ini ketika tidak adanya ketersedian sekolah jenjang lanjutan, lantaran tidak bisa diakomodir di sekolah negeri.
“Inikan bisa jadi menimbulkan kecemburuan sosial, dan apa lagi bagi warga kurang mampu yang bersekolah di swasta, bisa jadi menambah beban bagi mereka,” imbuhnya.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan terkait kesiapan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pendidikan di Samarinda diperlukan, sehingga pendidikan ini akan tetap bisa berlangsung.
“Kalau itu tidak bisa berjalan baik, maka yang dirugikan masyarakat,” terangnya. (Adv)