ADAKAH.ID, SAMARINDA – Kota Samarinda menjadi pionir di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dinyatakan siap menjalankan program Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat adalah inisiatif Kementerian Sosial RI untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Meski sempat terkendala sengketa lahan dengan Yayasan Melati, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan program ini tetap berjalan dengan menyiapkan lokasi alternatif.
Awalnya, Sekolah Rakyat direncanakan menempati gedung Yayasan Melati secara sementara. Namun, lokasi tersebut harus dikembalikan ke SMA Negeri 10 Samarinda setelah polemik sengketa lahan selesai. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pihaknya telah mengantisipasi dengan menyiapkan opsi lokasi pengganti.
“Kami tidak ingin memperkeruh suasana. Kalau tidak diizinkan menggunakan lokasi Yayasan Melati, ya kami cari tempat lain. Yang penting program Sekolah Rakyat tetap jalan,” tegas Andi Harun saat diwawancarai.
Rencana pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, harus mengalami perubahan lokasi menjelang pelaksanaan serentak pada Juli 2025 mendatang.
Gedung Yayasan SMA Melati yang awalnya akan digunakan sebagai lokasi sementara akhirnya batal dipakai setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk mengembalikan fungsi gedung tersebut bagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 10 Samarinda tahun ajaran 2025/2026.
Padahal, Pemkot Samarinda sebelumnya telah mengajukan permohonan kerja sama dengan skema sewa menggunakan anggaran daerah. Namun, rencana itu harus dibatalkan karena kebijakan pemprov yang memprioritaskan penggunaan gedung untuk SMA Negeri 10.
“Sekolah Rakyat tidak boleh gabung dengan sekolah umum. Harus terpisah total, itu aturan dari Kementerian Sosial,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, saat ditemui.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, Pemkot Samarinda kini mengalihkan opsi lokasi ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di Jalan Cipto Mangunkusumo, dekat Politeknik Negeri Samarinda (Polnes).
Lokasi tersebut dinilai paling siap dari segi fasilitas, termasuk gedung yang memadai dan asrama untuk kegiatan belajar-mengajar sementara.
“Lahan secara umum sudah clear, ditinjau juga Kementerian PUPR, bahkan Dirjen dan Kepala Biro Umum Kemensos sudah meninjau langsung. Karena Yayasan Melati tidak bisa, kita pindah ke BPMP,” ujar Asli.
Gedung BPMP dinilai cukup untuk menampung sekitar 200 siswa. Pemkot Samarinda memastikan hanya akan memakai sebagian fasilitas agar tidak mengganggu fungsi utama BPMP sebagai lembaga teknis pendidikan.
“Yang dipakai hanya sebagian. Lokasi kelas dan penginapannya masih banyak tersisa, bisa juga untuk keperluan temporer lain,” jelas Asli.
Mengenai pola kerja sama dengan BPMP, Asli menyebut skema sewa gedung akan dibiayai APBN Kementerian Sosial.
“Kalau perlu bantuan daerah, Pak Wali sudah siap jadi counterpart. Tapi infonya akan ditakeover penuh APBN Kemensos. Artinya, pusat yang biayai,” kata Asli.
Dengan persiapan yang semakin matang, program Sekolah Rakyat di Samarinda diharapkan dapat segera terealisasi, memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di Kaltim. (Do/Adv)