ADAKAH.ID, SAMARINDA – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara (Bankaltimtara) digelar di Kantor Pusat Bankaltimtara, Kota Samarinda Kamis (9/7/2026).
Rapat membahas keputusan besar. Dua direksi dan dua komisaris independen yang masa jabatannya segera berakhir dipastikan tidak akan diperpanjang dan bakal diganti.
Ditemui usai rapat, Wali Kota Samarinda, Andi Harun membeberkan dua garis besar yang menjadi poin krusial dalam RUPS tersebut. Pertama, mengenai kelanjutan masa jabatan jajaran direksi dan komisaris. Kedua, mengenai konsekuensi aturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus diinternalisasi ke dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan.
“Terhadap agenda pertama, disetujui dalam RUPS bahwa dua direktur dan dua komisaris independen tidak diperpanjang. Masa jabatan mereka akan berakhir pada Agustus mendatang dan Januari tahun depan,” ungkap Wali Kota Andi Harun.
Mengingat keputusan RUPS menyepakati pergantian, Andi Harun menjelaskan Pemkot Samarinda mengusulkan formula seleksi yang terukur. Model yang ditawarkan adalah mengutamakan penguatan karier internal (internal first base) yang mengacu pada merit system.
“Kita mendahulukan karier internal di BPD berdasarkan kompetensi dan syarat ketat perbankan. Jika dari penilaian internal yang objektif tersebut tidak ditemukan talenta yang memenuhi syarat, baru kita lakukan seleksi terbuka,” jelasnya.
Namun, Andi Harun memberikan catatan tebal. Jika opsi seleksi terbuka terpaksa diambil, konsepnya harus tetap mengutamakan talenta terbaik dari Kalimantan Timur.
“BPD ini milik masyarakat Kaltim. Jadi sangat logis jika kita mendahulukan talenta lokal terbaik yang memiliki integritas, pengalaman, dan pengetahuan mumpuni di dunia perbankan,” tegasnya.
Untuk posisi Komisaris Independen, Andi Harun melemparkan usulan konkret agar seleksi dilakukan secara terbatas dengan menjaring figur dari unsur tokoh masyarakat dan akademisi. Langkah ini dinilai strategis untuk mendongkrak daya saing bank plat merah tersebut di masa depan.
Secara spesifik, ia mengusulkan nama mantan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, sebagai representasi tokoh masyarakat Kaltim, bersanding dengan akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul).
“Samarinda mengusulkan Pak Jaang, beliau adalah salah satu tokoh terbaik yang dimiliki Kaltim. Lalu komisaris independen satunya dari akademisi Unmul, karena banyak yang berkompeten di sana. Kalau kombinasi ini berpadu, akan sangat bagus untuk upaya memperbaiki dan membawa bank ini berdaya saing tinggi di masa depan. Alhamdulillah, usulan pendekatan ini diterima,” tambahnya.
Mengantisipasi kekosongan jabatan sebelum pejabat definitif terpilih, RUPS juga memberikan ruang penunjukan Pelaksana Tugas (Plt).
“Penilaiannya disiapkan dari sekarang. Kalau nanti (masa jabatan habis) belum ada pejabat definitif, maka mandat dapat dijalankan oleh Plt,” pungkas Andi Harun. (Y)