ADAKAH.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie sebut penanganan banjir perlu pembicaraan serius secara bersama diantara Pemerintah Kota, Provinsi hingga Pusat.
Ditemui di kantornya, Novan Syahronny mengatakan Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda sudah berupaya dan gelontorkan triliunan dana untuk menyelesaikan perosalan banjir di kota Tepian.
“Tapi hal ini tidak bisa berjalan maksimal kalau tidak ada keterlibatan dari pemerintah provinsi,” kata Novan Syahronny kepada awak media, Senin (21/3/22)
Pasalnya, pasang air Sungai Mahakam yang tinggi berdampak masuk ke pemukiman warga belakangan waktu, itu disebutnya merupakan imbas sedimentasi yang semakin tinggi.
Novan sapaanya karibnya memapaparkan, salah satu sumber air berasal dari daerah Pampang, Samarinda Utara. Sementara air tersebut tidak hanya dari intensitas hujan, melainkan dampak dari pembuakaan lahan.
Terlebih lagi, ada kiriman air dari Muara Badak, Kutai Kartanegara, yang secara otomatis harus melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam penanganan banjir.
Itu sebabnya, Politisi Golkar itu berharap adanya sinergi dan kolaborasi antarpemerintah, khususnya Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar, lantaran dikatakanya banjir perlu ditangani dari wilayah hulu.
“Kami berharap Pemprov bisa bersinergi membicarkan ini dengan Pemkab Kukar dan Pemkot Samarinda. yang nantinya ini bisa kita bawa ke pemerintah pusat, untuk penanganan banjir ini,” ungkapnya.
Novan juga menyebutkan bahwa upaya Pemkot Samarinda bukan tidak ada. Dibuktikan dari pembangunan drainase yang digenjot, kini telah dirasai perubahannya.
“Kita kan sudah tangani permasalahan drainase dan lainnya, tapi kalau dari hulunya tidak ada ketegasan ya jadi sia-sia juga kita,” tegasnya.
Ditenkankan Novan, pihaknya meminta respon dari Pemprov. Memang, ada bantuan keuangan dari Pemprov namun akan jadi sia-sia jika tidak ada arah yang jelas serta pembicaraan bersama pemerintah di teritori terkait.
“Jadi kita minta sekali lagi, pemerintah provinsi harus resposif, segera disikapi secara bersama,” ujarya.
“Sedimentasi ini berasal dari hulu, nanti normalisasi pakai uang siapa lagi. kalau uang kota lagi ya habis. kita juga ada pembangunan lainnya, bukan hanya itu saja,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi terkait keterlibatan Pemerintah Pusat, Novan berharap kementerian terkait yang memberikan izin ekploitasi lahan untuk pertambangan harus dapat menilai bukan saja manfaat investasinya melainkan dampak yang ditimbulkan nantinya.
“Suka tidak suka, serapi-rapinya teknis tambang, tetap menyebabkan sedimentasi,” pungkas Novan.
“Kalau benangan itu seperti dulu, masih bisa menampung sekian juta kubik, ya insyaallah tidak seperti ini,” timpalnya. (Adv)