ADAKAH.ID, KUKAR KARTANEGARA – Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kutai Kartanegara (Kukar) terus meningkat, tapi pembiayaannya jadi tantangan. Pemerintah daerah kini mendorong sektor swasta membantu iuran warga miskin melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah ini menyasar warga kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), yang belum tercover bantuan iuran dari negara maupun APBD.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan pentingnya strategi alternatif pembiayaan untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC). “Target Presiden 98 persen, Kukar sudah 98,18 persen,” kata Sunggono, Sabtu (1/3/2025).
Keberhasilan itu membuat Kukar mendapat penghargaan bersama 446 kabupaten/kota lainnya. Namun, sinkronisasi dan validasi data masih jadi pekerjaan rumah.
“Peran Ketua RT dan pemerintah desa sangat penting agar data peserta tepat sasaran,” tambah Sunggono.
Data BPJS Kesehatan Cabang Kukar menunjukkan, per 1 Desember 2024 ada 143.925 peserta kategori PBPU dan BP. Jumlah ini diperkirakan meningkat jadi 161.925 jiwa hingga akhir 2025.
“Anggaran yang dibutuhkan tahun depan mencapai Rp69,7 miliar,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati.
Ika menilai pertumbuhan peserta jadi bukti kebutuhan layanan kesehatan makin mendesak. Ia mendorong sinergi Pemkab dan BPJS agar pembiayaan tidak bergantung penuh pada APBD.
“Pertumbuhan peserta ini tantangan, tapi juga peluang memperkuat sistem layanan kesehatan di Kukar,” kata Ika. (adv/diskominfokukar/o)