Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan IPM Antarwilayah

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan IPM Antarwilayah.(ist)
Caption: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan IPM Antarwilayah.(ist)(Adakah.id)

ADAKAH.ID, SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan, meski capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini menunjukkan peningkatan. Pada 2024, IPM Kaltim mencapai angka 78,79 atau naik 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencakup semua dimensi, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup layak.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, dr Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa pencapaian ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Menurutnya, kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang terus bergerak maju dengan fasilitas publik yang memadai, sementara daerah terluar seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat masih tertinggal.

“Naiknya IPM secara statistik itu belum menggambarkan realitas di lapangan. Masih banyak saudara kita di wilayah terluar yang tertinggal dalam layanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya, Jumat (25/7/2025).

Andi menilai, tanpa langkah terstruktur dan fokus dari pemerintah daerah, kesenjangan ini dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Ia menyerukan agar Pemprov Kaltim lebih agresif memperluas program afirmatif, termasuk beasiswa, pelatihan vokasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar di daerah perbatasan dan pedalaman.

“Jalan, sekolah, puskesmas itu kebutuhan pokok yang belum semua daerah kita rasakan secara merata. Ini harus jadi agenda prioritas,” tegas politisi muda tersebut.

Ia menambahkan, kesenjangan IPM bukan sekadar angka statistik, melainkan berdampak langsung pada kesempatan dan kualitas hidup masyarakat. “Kalau terus dibiarkan, jurang perbedaan akan semakin lebar. Kita ingin Kaltim yang maju bersama, bukan sebagian,” lanjutnya.

Sebagai wakil rakyat, Andi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerataan pembangunan. Ia menutup dengan pesan agar perhatian pemerintah tidak hanya tersedot pada kota-kota besar, melainkan juga menyentuh wilayah tertinggal.

“Fondasi masa depan Kaltim ada pada keadilan pembangunan. DPRD akan terus mendorong agar hal ini tak sekadar wacana, tapi aksi nyata,” pungkasnya.

(adv/dprdkaltim/o)

MASUKAN KATA KUNCI
Search

BERITA

MODE

ADA+