Opini Agus Widodo
ADAKAH.ID – Tanggal 11 Maret diperingati sebagai Hari Supersemar, mengacu pada Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang dikeluarkan Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto.
Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, karena membuka jalan bagi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dan melahirkan era Orde Baru.
Namun, refleksi atas Supersemar bukan sekadar mengingat dokumen itu sendiri, melainkan juga memahami dampaknya terhadap dinamika politik, ekonomi, dan sosial Indonesia hingga saat ini.
Latar Belakang: Krisis Nasional dan Kepercayaan yang Goyah
Supersemar lahir dalam situasi politik yang bergejolak setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.
Kejadian tersebut menyebabkan instabilitas nasional, dan ketidakpastian politik semakin menguat ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Soekarno.
Demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat yang mengusung Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) semakin menekan pemerintah.
Tiga tuntutan utama dalam Tritura meliputi:
- Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
- Pembersihan kabinet dari unsur-unsur yang terafiliasi dengan PKI
- Penurunan harga kebutuhan pokok
Dalam kondisi yang penuh tekanan ini, Soekarno akhirnya menerbitkan Supersemar pada 11 Maret 1966, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas negara.
Kontroversi dan Misteri di Balik Supersemar
Meskipun Supersemar menjadi dasar bagi langkah-langkah Soeharto berikutnya, dokumen asli surat tersebut hingga kini masih menjadi misteri. Versi resmi yang beredar memiliki beberapa versi dengan narasi yang berbeda-beda.
Hal ini memicu spekulasi bahwa ada unsur tekanan dalam penerbitan surat tersebut, atau bahkan manipulasi dalam isi dan interpretasinya.
Salah satu tindakan pertama yang dilakukan Soeharto setelah menerima Supersemar adalah membubarkan PKI dan organisasi pendukungnya pada 12 Maret 1966.
Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, terutama TNI dan kelompok anti-komunis, tetapi juga menimbulkan tragedi kemanusiaan dengan terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan PKI.
Supersemar dan Peralihan Kekuasaan
Supersemar tidak hanya menandai awal kekuasaan Soeharto tetapi juga menjadi langkah pertama menuju peralihan kekuasaan secara penuh.
Pada 7 Maret 1967, melalui Sidang Istimewa MPRS, Soekarno secara resmi dicabut dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan Soeharto sebagai pejabat presiden, yang kemudian dikukuhkan sebagai presiden penuh pada Maret 1968.
Era Orde Baru yang dipimpin Soeharto berlangsung selama 32 tahun, membawa berbagai kebijakan yang menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan modernisasi.
Namun, Orde Baru juga dikritik atas represinya terhadap kebebasan berpendapat, korupsi yang meluas, serta penggunaan kekuasaan secara otoriter.
Refleksi dan Pembelajaran dari Supersemar
Refleksi atas peristiwa Supersemar mengajarkan banyak hal bagi generasi saat ini. Beberapa poin penting yang dapat dipetik dari peristiwa ini adalah :
- Pentingnya Transparansi dalam Sejarah.
Hingga kini, dokumen asli Supersemar belum ditemukan. Hal ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam sejarah agar masyarakat dapat memahami peristiwa masa lalu dengan lebih objektif. - Peran Militer dalam Politik.
Supersemar menjadi salah satu contoh bagaimana militer dapat memainkan peran besar dalam dinamika politik suatu negara. Hal ini menjadi pelajaran penting agar militer tetap berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan tidak digunakan sebagai alat politik. - Dampak Peralihan Kekuasaan terhadap Demokrasi.
Supersemar menandai transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru, yang memiliki konsekuensi besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Pembelajaran dari era Orde Baru menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kebebasan demokratis. - Pentingnya Menjaga Hak Asasi Manusia
Pasca-Supersemar, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan dan pembantaian terhadap mereka yang diduga terkait dengan PKI. Ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap kebijakan politik, aspek kemanusiaan harus tetap dijunjung tinggi.
Supersemar bukan sekadar dokumen, tetapi juga simbol dari dinamika politik Indonesia yang penuh kompleksitas.
Peristiwa ini menandai berakhirnya era Soekarno dan awal kekuasaan Soeharto, serta membentuk sejarah politik Indonesia selama puluhan tahun setelahnya.
Refleksi terhadap Supersemar mengajarkan bahwa stabilitas politik harus dibangun di atas dasar keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Hari ini, di tengah tantangan demokrasi modern, mengenang Supersemar bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. (***)