ADAKAH.ID, SAMARINDA – BEM FISIP Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar aksi dengan membentangkan baliho di Fly Over Jalan Juanda, Samarinda, Kalimantan Timur
Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan keresahan masyarakat tentang berbagai isu nasional yang sedang berkembang, terutama terkait kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran.
Dalam aksi tersebut, BEM FISIP Unmul menyoroti berbagai persoalan krusial melalui narasi yang tertulis di baliho, di antaranya: “Hutan Dirusak! Masyarakat Adat Digusur! IKN Terancam Mangkrak?! Indonesia Emas atau Cemas? Anggaran Dipangkas!”
Selain itu, mereka juga membentangkan baliho bertuliskan “Tolak Kampus Kelola Tambang & RUU Minerba! Tambang bukan jawaban, kita butuh solusi berkelanjutan!”
BEM FISIP Unmul menyoroti potensi terhentinya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat pemangkasan anggaran. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD yang mewajibkan pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
“Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pembangunan IKN, tetapi juga pada dunia pendidikan yang mengalami pengurangan anggaran,” kata Presiden BEM Fisip, Jamil kepada media ini.
Selain itu, BEM FISIP Unmul juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta konflik agraria yang belum terselesaikan.
“Masyarakat adat tergusur karena proyek perkebunan Sawit dengan cara merusak Hutan,” imbuhnya.
Salah satu isu yang turut disuarakan adalah rencana pembahasan kembali RUU Minerba di DPR RI pada 18 Februari 2025.
RUU ini mengatur pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada kampus, yang dinilai akan memperparah kerusakan lingkungan.
“Kebijakan ini harus ditolak. Karena akan mengancam kelestarian lingkungan dan merusak fungsi akademik kampus sebagai pusat pendidikan dan penelitian, bukan sebagai pelaku industri pertambangan,” terang Jamil.
Dalam aksi ini, BEM FISIP Unmul juga mengkritik kesinambungan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai masih melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya karena mengusung konsep berkelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Mereka menyerukan tagar #AdiliJokowi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Tak hanya itu, kritik juga disampaikan terhadap akun media sosial @pemprov_kaltim, yang dianggap lebih fokus pada hal remeh seperti memuji ketampanan Gibran saat berkunjung ke Samarinda, daripada membahas isu-isu krusial yang berdampak pada masyarakat. Sebagai respons, BEM FISIP Unmul menyindir hal tersebut dengan menyertakan tagar #GibranGanteng dalam baliho mereka.
“Melalui aksi pembentangan baliho propaganda ini, BEM FISIP Unmul berharap masyarakat dapat lebih peka terhadap situasi politik dan kebijakan yang sedang berjalan,” ujarnya
Dengan ekspresi di jalan, mahasiswa juga diharapkan semakin sadar akan pentingnya mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama yang dapat berdampak negatif, seperti pemangkasan anggaran yang berpotensi menyebabkan PHK massal, termasuk di sektor pendidikan.
“Aksi ini adalah salah satu cara untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya. (*)
