ADAKAH.ID, SAMARINDA – Harapan para pedagang dan masyarakat terhadap wajah baru Pasar Segiri di Samarinda kembali mengemuka di tengah wacana revitalisasi kawasan perdagangan tersebut.
Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan beragam kebutuhan pembangunan daerah, pelaksanaan proyek diminta tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah agar tidak membebani keuangan daerah.
Hal ini ini diungkapkan wakil ketua komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan. Dirinya mengungkapkan revitalisasi pasar pada prinsipnya tetap penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dirinya juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan yang sedang berjalan.
“Pembangunan tetap harus berjalan, termasuk revitalisasi pasar. Tetapi Pemkot tentu harus melihat kemampuan anggaran dan memastikan perencanaan dilakukan secara matang sebelum masuk tahap pelaksanaan,” Ungkap Arif sapaan karibnya. Senin (25/5/2026).
Selain itu, Arif menilai apabila revitalisasi Pasar Segiri tetap ingin direalisasikan tanpa memberikan tekanan besar terhadap APBD, pemerintah dapat mempertimbangkan pola pembiayaan alternatif.
Salah satu opsi yang dinilai memungkinkan ialah kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema pembiayaan tertentu sehingga beban anggaran pemerintah dapat lebih ringan.
Arif juga memberikan contoh model kerja sama seperti pembangunan Samarinda Grosir yang pernah menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT), yakni pihak investor membangun sekaligus mengelola aset dalam periode tertentu sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Kalau memungkinkan, tinggal dicari model pembiayaan yang tepat. Dulu Samarinda Grosir menggunakan skema BOT sehingga pemerintah tidak harus langsung mengeluarkan anggaran besar di awal,” Jelasnya.
Di sisi lain, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan pemerintah daerah saat ini juga memiliki agenda prioritas yang tak kalah mendesak, terutama penanganan banjir sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan daerah.
“Pemerintah punya banyak pekerjaan prioritas, termasuk penanganan banjir. Karena itu, pembangunan harus dihitung dengan matang dan jangan sampai memaksakan kondisi fiskal,” Tutup Arif. (ADV)