Adakah.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tepian.
Ia mengatakan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah daerah saja, tetapi membutuhkan dukungan dari semua pihak.
“Peningkatan SDM juga membutuhkan sarana dan prasarana, dan itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja,” ungkapnya.
Sri Puji Astuti mengatakan bahwa pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bersinergi dalam menyediakan fasilitas dan anggaran yang memadai untuk pendidikan.
Ia menilai bahwa dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) atau BOS Nasional (BOSNAS) masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat.
“Untuk saat ini planing sektornya apakah Dinas pendidikan yang menjadi leading sektor dari System Application Program (SAP) ini, tapi dilengkapi oleh masukan semua dinas,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa sekolah gratis adalah janji politik belaka.
Ia menjelaskan bahwa sekolah gratis berarti pemerintah membayar biaya pendidikan melalui berbagai skema, seperti beasiswa atau bantuan lainnya.
“Tidak ada yang namanya sekolah gratis, tetap semua itu dibayar, yang mendapatkan beasiswa pun juga sekolahnya dibayarin oleh pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa iuran atau sumbangan yang diminta oleh sekolah adalah bentuk partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pendidikan.
Ia menegaskan bahwa iuran atau sumbangan tersebut bersifat sukarela dan tidak ada sanksi bagi yang tidak membayar.
“Iuran itu tidak ada sanksi kalau tidak bayar juga tidak apa-apa, karena itu kan bentuknya sukarela bagi yang ikhlas,” pungkasnya. (Adv)