ADAKAH.ID, SAMARINDA – Maraknya musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menghanguskan puluhan hektar lahan di kawasan Betapus, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, memicu perhatian serius DPRD Kota Samarinda.
Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan tersebut, Komisi III DPRD Kota Samarinda langsung memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menggelar rapat evaluasi bencana kekeringan dan karhutla.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda sekaligus legislator dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda Utara dan Sungai Pinang, Abdul Rohim menegaskan perlunya langkah konkret, serta sanksi tegas guna memutus mata rantai karhutla tahunan di kawasan persawahan dan wisata Betapus.
Menanggapi kendala lapangan seperti terbatasnya akses jalan, minimnya sumber air, hingga dampak asap yang mulai mengancam permukiman warga Bengkuring, Abdul Rohim menilai faktor utama pemicu karhutla Betapus harus diselesaikan dari hulu.
Karena mayoritas kebakaran dipicu ulah manusia yang membuka lahan secara ilegal dengan cara membakar, ia mengusulkan sanksi paling tegas bagi para pelaku.
“Tadi kami mengundang OPD terkait pembahasan bencana kekeringan dan karhutla. Terkait karhutla di Betapus, saya mengusulkan tindakan tegas berupa tembak di tempat—menggunakan peluru karet—bagi siapa saja pelaku yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan dan hutan,” tegas Abdul Rohim.
Langkah ekstrem ini dinilai penting sebagai efek jera (deterrent effect) agar tidak ada lagi oknum yang mengorbankan keselamatan masyarakat banyak, mengganggu penerbangan, serta merusak kawasan pertanian dan wisata Betapus.
Selain dampak karhutla, musim kemarau panjang juga memicu kekeringan yang mencekik kebutuhan air bersih warga di wilayah Samarinda Utara.
Guna memberikan solusi cepat dan berdampak langsung tanpa harus menunggu proses anggaran yang rumit, Abdul Rohim mendorong pemanfaatan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) di tingkat RT untuk membangun infrastruktur air darurat.
“Untuk mengatasi kekeringan, saya meminta agar alokasi Dana Pro-Bebaya dimaksimalkan untuk pembuatan sumur air dan terminal air bersih bagi warga sekitar. Ini solusi jangka pendek dan menengah yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjutnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai tindak lanjut dari jajaran eksekutif atas rentetan gagasan tersebut, Abdul Rohim memastikan bahwa seluruh poin poin krusial hasil evaluasi rapat tidak berhenti sebagai wacana di meja parlemen.
Ia menegaskan seluruh usulan penanganan karhutla dan kekeringan tersebut akan dikawal secara rinci dalam forum Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Samarinda.
“Iya, seluruh usulan dan poin evaluasi tadi nantinya akan dibahas dan dimatangkan secara teknis di Satgas yang dibentuk oleh Pemkot Samarinda,” pungkas Abdul Rohim menutup wawancara. (Adv)