Bupati Aulia Harap Pegawai P3K Kukar Berkinerja Baik Tahun 2026

Caption: Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.(Adakah.id)

ADAKAH.ID, SAMARINDA – Kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada 2027 mendatang disebut-sebut berpotensi berdampak pada nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.

‎Potensi pengurangan pegawai khususnya PPPK di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), turut menjadi perhatian serius. wacana. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menjelaskan langkah tersebut bukan menjadi pilihan utama pemerintah daerah.

‎“Sejauh ini belum ada rencana ke arah sana. Pilihan untuk mengurangi PPPK itu adalah pilihan terakhir dan yang paling menyakitkan yang akan kami buat,” kata Bupati Aulia saat ditemui di Pendopo Kamis, 9 April 2026.

‎Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar tidak melakukan pemutusan kontrak PPPK. Menurutnya, keberadaan PPPK juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus dijaga kesejahteraannya.

‎“Kalau itu bisa tidak kami lakukan, tentu tidak akan kami lakukan. Tujuan pemerintah kan untuk mensejahterakan masyarakat, PPPK juga bagian dari masyarakat kita. Kalau kita memberhentikan PPPK, sama saja mengurangi kesejahteraan,” ungkapnya.

‎Terkait kondisi anggaran saat ini, Aulia memastikan belanja pegawai di Kukar masih dalam kondisi aman untuk tahun 2026. Ia menyebut total belanja pegawai mencapai sekitar Rp2,7 triliun dan telah dialokasikan dalam APBD.

‎“Untuk tahun ini aman. Belanja pegawai kita sekitar Rp2,7 triliun dan itu sudah given. Tinggal bagaimana efektivitasnya benar-benar ditunjukkan melalui kinerja ASN di lingkungan Pemkab Kukar,” jelasnya.

‎Bupati Aulia optimistis para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kukar mampu memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah.

‎Selain itu, Pemkab Kukar juga telah melakukan penyesuaian terhadap masa kontrak PPPK. Jika sebelumnya kontrak berlaku tahunan, kini telah diperpanjang menjadi lima tahun.

‎“PPPK di tempat kita tidak lagi satu tahun. Mulai 2026 ini sudah kita kontrak lima tahun,” pungkasnya. (*)

MASUKAN KATA KUNCI
Search

BERITA

MODE

ADA+