ADAKAH.ID, SAMARINDA – Eskalasi dampak musim kemarau di Kota Samarinda yang memicu ancaman krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat penanganan serius dari jajaran legislatif.
DPRD Kota Samarinda memanggil lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan langkah mitigasi terpadu dan penanganan darurat di lapangan.
Rangkaian solusi penanggulangan bencana tersebut dimatangkan dalam Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Kota Samarinda yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Gedung DPRD Samarinda, Selasa (15/9/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, dengan didampingi jajaran anggota Komisi III yakni Arbain, Abdul Rohim, dan Achmad Sukamto.
Forum ini menghadirkan jajaran pimpinan Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar), BPBD, serta Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.
Usai memimpin rapat, Deni Hakim Anwar menegaskan koordinasi lintas sektor ini mendesak dilakukan agar dampak kekeringan tidak menghentikan suplai kebutuhan pokok masyarakat maupun merusak ekosistem wilayah.
“Rapat hearing ini ditujukan untuk mendorong pola penanganan dan mitigasi karhutla secara terintegrasi serta komprehensif. Kita tidak ingin dampaknya terus meluas,” tegas Deni.
Berdasarkan inventarisasi data dalam rapat, total luas area vegetasi yang terbakar di wilayah Samarinda hingga pertengahan September ini telah menembus angka sekitar 273 hektare.
Deni mengapresiasi kerja keras personel BPBD bersama Tim Satgas Karhutla yang melakukan pemantauan dan penyisiran titik api selama 24 jam penuh. Meski demikian, perhatian khusus disorot ke wilayah Kecamatan Palaran lantaran karakteristik lahan gambutnya yang berisiko tinggi.
“Penanganan di Palaran butuh strategi ekstra karena karakter lahan gambut sangat sulit dipadamkan. Meskipun di permukaan terlihat padam, titik api di bawah tanah bisa kembali muncul sewaktu-waktu,” jelasnya.
Selain ancaman si jago merah, Komisi III menggarisbawahi susutnya debit air baku akibat kemarau panjang yang diperparah oleh tingginya pendangkalan (sedimentasi) di Bendungan Benanga. Situasi ini mengancam kontinuitas distribusi air bersih Perumdam Tirta Kencana ke rumah-rumah warga.
Sebagai langkah cepat, Dinas PUPR bersama Perumdam Tirta Kencana diinstruksikan melakukan pengerukan dan pembuatan alur air baru menuju intake Waduk Benanga.
“Pekerjaan pembuatan alur ini ditargetkan rampung paling lambat dalam satu minggu ke depan agar debit air dapat segera mengalir optimal menyokong kebutuhan warga,” ujar Deni.
Sebagai langkah terobosan mengamankan sektor pertanian, DPRD Samarinda juga merekomendasikan pemanfaatan lubang bekas tambang (void) yang telah teruji secara teknis.
“Untuk lahan pertanian di Kecamatan Makroman, air dari void sudah melalui pengujian laboratorium dan resmi dinyatakan layak guna menyokong irigasi petani,” tambahnya.
Memperhitungkan analisis BMKG terkait ancaman fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga Desember 2026, DPRD Samarinda mendesak pelibatan aktif sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan yang beroperasi di Samarinda diharapkan tidak tinggal diam dalam menyediakan armada penyuplai air maupun logistik pemadaman.
Di samping itu, Pemkot Samarinda didorong untuk segera berkoordinasi menempuh Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau penyemaian awan guna merangsang tumbuhnya hujan buatan di wilayah-wilayah rawan.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Satgas yang tak kenal lelah berjuang di lapangan. Harapan kita, langkah taktis seperti pengerukan Benanga, pemanfaatan air void, hingga percepatan OMC ini dapat meringankan beban masyarakat menghadapi kemarau panjang,” pungkas Deni. (Adv)