ADAKAH.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan nasional dan regional per September 2024. Data menunjukkan tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa, sementara Kaltim mencatat 5,51 persen. Angka tersebut turun 0,27 persen dibanding Maret 2024.
Dengan capaian itu, Kaltim menempati posisi kesembilan provinsi dengan kemiskinan terendah sekaligus masuk dalam 18 daerah yang mampu mencatatkan pengurangan lebih baik dari rata-rata nasional. Meski begitu, Ananda mengingatkan agar penurunan angka tidak membuat pemerintah lengah.
“Statistik memang penting sebagai indikator, tapi kita tidak boleh terpaku hanya pada angka. Di balik data itu masih ada kesenjangan nyata,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).
Ia menilai, meski sebagian wilayah keluar dari kategori kemiskinan ekstrem, tantangan ketidakmerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan kepemilikan aset masih mengemuka. “Kita harus tahu siapa yang tertinggal, di mana, dan apa penyebabnya,” tegasnya.
Menurut Ananda, Kaltim sebagai calon ibu kota negara memiliki tanggung jawab moral menjadi teladan pembangunan inklusif. DPRD pun berkomitmen mengawasi efektivitas program pengentasan kemiskinan. “Kami tahu data BPS berbasis sampling, tapi itu bisa jadi acuan arah kebijakan dan program yang tepat sasaran,” jelasnya.
Ia mencontohkan program prioritas seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan tanpa biaya, hingga bedah rumah. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjawab ketimpangan. Selain itu, Ananda menyoroti persoalan infrastruktur. “Waktu tempuh Samarinda ke Kutai Barat delapan jam akibat jalan rusak. Itu berdampak pada biaya logistik dan harga barang,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Ananda menegaskan perlunya konsistensi pelaksanaan program agar target RPJMN dalam menurunkan kemiskinan tercapai.
(adv/dprdkaltim/o)