ADAKAH.ID, SAMARINDA — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyoroti ketimpangan sistem pendidikan di Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang belum sebanding dengan jumlah pendaftar.
Sarkowi menegaskan bahwa sekolah negeri tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih terjangkau dan dianggap lebih aman secara kualitas. Namun, jumlah pendaftar yang terus meningkat setiap tahun tidak diimbangi kapasitas sekolah, sehingga banyak anak terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan formal.
“Setiap tahun pendaftar bertambah, tapi kapasitas sekolah tidak bertumbuh secepat itu. Akibatnya, banyak anak tidak tertampung dan akhirnya berhenti sekolah,” ujar Sarkowi, Kamis (17/6/2025).
Ia menekankan kekhawatiran atas dampak sosial kondisi ini, terutama bagi keluarga kurang mampu. “Sebagian orang tua terpaksa menunda pendidikan anak karena masalah biaya. Ini soal beban ekonomi, bukan mental anak,” tambahnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis geografis dalam perencanaan pembangunan sekolah. Kukar memiliki wilayah yang luas dan berjauhan, sehingga pembangunan harus merujuk pada peta kebutuhan wilayah. Sarkowi menyebut Loa Tebu sebagai lokasi strategis untuk mendirikan sekolah baru sebagai zona penyangga bagi desa-desa sekitarnya.
Kendala klasik seperti pembebasan lahan masih menjadi hambatan utama. “Permasalahan lahan harus segera dicari solusinya, bisa melibatkan lintas sektor atau masyarakat melalui hibah tanah,” ujarnya.
Sarkowi mendesak pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten untuk menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah agar pembangunan sekolah tepat sasaran. “Kalau serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, akses pendidikan yang merata harus jadi prioritas utama,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim/o)