ADAKAH.ID, KUTAI KARTANEGARA – Warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), masih menunggu realisasi pemekaran wilayah Rukun Tetangga (RT) yang telah diajukan sejak beberapa bulan yang lalu.
Lurah Melayu, Aditya Rahkman, menjelaskan pemekaran RT akan memecah dua RT, yaitu RT 29 dan 35 yang memiliki jumlah penduduk melebihi kapasitas maksimal.
Lebih lanjut, Aditya mengatakan bahwa pemekaran RT ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Ia mengatakan bahwa satu RT seharusnya hanya memiliki 50 Kartu Keluarga (KK).
Namun demikian, Aditya menuturkan bahwa di RT 29 dan 35, jumlah KK sudah mencapai lebih dari 100 KK.
“Kami sudah melakukan kajian dan menyiapkan administrasi untuk pemekaran RT. Kami berharap agar pemekaran RT ini dapat selesai tahun ini,” kata Aditya kepada awak media, Senin (6/11/2023).
Namun, pemekaran RT ini menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah terkait program bantuan sebesar Rp 50 juta per RT yang telah dialokasikan pemerintah sejak 2022 kepada beberapa RT. Aditya khawatir bahwa RT baru yang terbentuk tidak akan mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Jika program ini dialokasikan tahun ini, RT yang baru tidak akan tercakup,” ungkapnya.
Selain itu, ada juga sebagian warga yang tidak setuju dengan pemekaran RT. Mereka enggan mengubah status administrasi mereka, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK dan akte kepemilikan tanah yang harus disesuaikan dengan alamat domisili baru.
“Perdebatan yang tersisa adalah tentang pemilihan RT mana yang akan mereka pilih,” tambahnya.
Aditya mengatakan bahwa pihak kelurahan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan pemekaran RT ini. Ia mengaku, ingin agar RT baru yang terbentuk dapat segera berfungsi dan mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah.
“Saya harap agar warga dapat mendukung dan mengikuti proses pemekaran RT ini dengan baik,” pungkasnya.
(adv/diskominfokukar/hae)