ADAKAH.ID, KUTAI KARTANEGARA – Upaya nyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menciptakan good governance sekaligus result oriented government, tercermin pada SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
Adalah sistem yang menggunakan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base management) sebagai output berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah.
Untuk memastikan penerapan sistem tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP. Pihaknya mengutus pejabat dan staf perwakilan bidang Diskominfo dan Sub Bagian Program dan Perencanaan Kominfo Kukar.
Kepala Diskominfo Kukar, Dafip Haryanto yang diwakili Analis SDM Aparatur, Andri Afiat mengatakan bahwa SAKIP mempunyai peran strategis sebagai salah satu barometer keberhasilan atas capaian kinerja pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“SAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan alat pengendalian anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah,” ujar Andri Afiat.
“Kami berharap Bimtek SAKIP tersebut memberikan dampak pada perbaikan penilaiaan SAKIP Diskominfo Kukar pada tahun mendatang,” tambahnya.
Tahun 2022, lanjut Andri, nilai SAKIP Diskominfo Kukar mencapai nilai 93. Semoga dengan bimtek ini, hasil yang sudah capai dapat lebih meningkat dan menjadi yang terbaik di Kabupaten Kukar.
Andi Afiat juga berharap kegiatan bimtek tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kukar.
“Saya minta peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik, agar dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di masa depan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Bimtek tersebut berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 12 hingga 14 Oktober 2023 di Hotel Eden Kabupaten Badung, Bali.
Bimtek tersebut diikuti 25 ASN Diskominfo Kukar tersebut dibuka oleh Analis SDM Aparatur Diskominfo Kukar Andri Afiat dengan menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dari KemendagRI, Nita Yiswa.
(adv/diskominfokukar/hae)
