ADAKAH.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah meminta masyarakat tidak panik menyikapi pembangunan terowongan di Kota Samarinda.
Hal ini disampaikannya menanggapi kekhawatiran warga terkait keamanan struktur proyek yang sedang berlangsung. Andriansyah menegaskan, struktur yang dibangun bersifat sementara dan dirancang untuk menjamin keamanan selama proses konstruksi.
“Terowongan itu belum permanen. Seperti disampaikan Pak Wali Kota, struktur saat ini hanya penahan tanah sementara untuk mencegah longsor selama pengerjaan. Masyarakat tidak perlu cemas karena kekuatannya sudah diperhitungkan dengan matang,” jelas Andriansyah saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (14/5/2025) kemarin.
Politisi yang akrab disapa Aan itu juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan proyek tersebut berisiko.
Menurutnya, keberadaan struktur penahan tanah sangat krusial untuk melindungi pekerja dan memastikan kelancaran pembangunan.
Di sisi lain, Andriansyah menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda Samarinda, terutama di kawasan utara. Ia menilai penanganan bencana selama ini belum optimal karena kurangnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Perlu kolaborasi terpadu antara BPBD, PUPR, PERKIM, Dishub, dan DLH. Kelima OPD ini harus duduk bersama menyinkronkan program,” tegasnya.
Ia mengapresiasi inisiatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sebelumnya menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan kawasan rawan bencana.
Namun, hasil FGD tersebut perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar penanganannya lebih terarah.
“PUPR memegang peran strategis dalam pembangunan. Jika tata ruang keliru, dampaknya akan luas. Karena itu, Komisi III akan menggelar rapat dengar pendapat dengan PUPR untuk memastikan koordinasi lintas-sektor berjalan maksimal,” tambahnya.
Andriansyah juga mendorong keterlibatan kalangan akademisi dalam proses perencanaan dan mitigasi bencana. Menurutnya, kolaborasi dengan pakar akan memperkuat analisis data dan solusi yang diambil pemerintah.
“Kita perlu melibatkan profesor dan akademisi. Penanganan bencana harus dilakukan secara kolektif, berbasis data dan keilmuan. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, OPD, dan akademisi dapat mempercepat penanganan masalah infrastruktur dan bencana, sekaligus meminimalisasi keresahan masyarakat.
Andriansyah mengimbau pemerintah lebih gencar menyosialisasikan detail proyek infrastruktur kepada publik. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah mispersepsi dan membangun kepercayaan warga.
“Koordinasi tidak hanya antar-OPD, tetapi juga dengan masyarakat. Informasi yang jelas akan mengurangi kekhawatiran yang tidak perlu,” pungkasnya.(Do)