ADAKAH.ID, SAMARINDA – Kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah di Kalimantan Timur masih menjadi tantangan serius. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai perlunya intervensi sistemik untuk menjamin akses masyarakat di pelosok terhadap layanan medis yang cepat, layak, dan terjangkau.
Sebagai dokter spesialis, Andi Satya memahami bahwa pembangunan fisik fasilitas kesehatan saja tidak cukup. Akses terhadap tenaga medis profesional, ketersediaan obat-obatan, serta dukungan pembiayaan menjadi kunci utama. “Kita masih melihat kesenjangan yang cukup tajam, mulai dari fasilitas yang belum merata, minimnya tenaga kesehatan, hingga jaminan sosial yang belum sepenuhnya efektif,” ujarnya, Sabtu (10/5/2025).
Politisi Partai Golkar ini mendorong penguatan peran puskesmas, klinik lokal, dan optimalisasi BPJS Kesehatan agar biaya pelayanan tidak menjadi beban warga. Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran daerah yang lebih pro-rakyat, bukan sekadar formalitas, agar mencerminkan komitmen pemerintah menjamin hak kesehatan seluruh warga.
“Keadilan sosial harus menjadi fondasi. Semua orang, tak peduli tinggal di mana, harus memiliki peluang sama untuk hidup sehat. Ini soal tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” tegas Andi Satya.
Ia optimis, kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dapat mendorong sistem kesehatan yang lebih merata dan responsif. Dengan fokus pada pemerataan tenaga medis, fasilitas, dan akses pembiayaan, Kaltim berpeluang menjadi contoh nasional dalam penyelenggaraan layanan kesehatan inklusif.
“Perlu langkah nyata dan berkelanjutan agar warga di daerah terpencil bisa memperoleh layanan medis sama baiknya dengan yang ada di perkotaan,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim/o)