ADAKAH.ID, SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Provinsi Kalimantan Timur resmi dikukuhkan dan dilantik di Gedung Bahimung, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Kamis (20/8/2026) kemarin.
Prosesi pengukuhan dan pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia (DPP PJI), Hartanto Boechori. Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya kepengurusan DPD PJI Kaltim di bawah kepemimpinan Jerison Togelang.
Dalam kepengurusan yang dikukuhkan, Jerison Togelang dipercaya sebagai Ketua DPD PJI Kaltim, Tommy Simanjuntak sebagai Sekretaris, dan Hanafi sebagai Bendahara.
Kegiatan pelantikan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, unsur pemerintahan, serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan Ketua Umum PJI, dilanjutkan pembacaan Kode Etik Jurnalistik dan pengarahan Ketua Umum PJI. Setelah itu, kewenangan pelaksanaan acara diserahkan kepada Ketua Umum DPP PJI untuk memimpin prosesi pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD PJI Kaltim.
Dalam arahannya, Hartanto Boechori menegaskan keberadaan PJI bukan sekadar sebagai wadah organisasi bagi para jurnalis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membina anggota serta ikut mendorong kemajuan kehidupan pers di Indonesia.
Ia mengingatkan para jurnalis agar senantiasa menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam menjalankan profesi. Kode etik, menurut Hartanto, bukan sekadar sesuatu yang dibacakan dalam setiap kegiatan organisasi, tetapi harus dilaksanakan dalam kerja jurnalistik sehari-hari.
“Tadi kita sudah dengarkan pembacaan Kode Etik Jurnalistik. Kode etik itu bukan hanya sekadar untuk dibaca, bukan hanya sekadar untuk didengarkan, tetapi untuk dijalankan,” ujar Hartanto.
Hartanto juga menekankan pentingnya proses verifikasi dan konfirmasi dalam setiap produk jurnalistik. Ia mengingatkan agar jurnalis tidak menyamakan kerja jurnalistik dengan penyebaran informasi di media sosial.
Menurutnya, wartawan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi sebelum menyebarkannya kepada publik.
“Pers wajib untuk cek and recheck,” tegasnya.
Selain profesionalisme, Hartanto menegaskan pentingnya independensi pers. Ia mengatakan pers harus tetap berada pada posisi yang independen sehingga masyarakat memperoleh informasi secara objektif.
“Pers itu harus independen. Kalau pers dicampuri oleh pemerintah, yang merugi adalah masyarakat sendiri,” katanya.
Hartanto juga berharap para pemangku kepentingan memahami mekanisme penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Menurutnya, ketika terjadi persoalan terhadap pemberitaan, koordinasi dengan Dewan Pers maupun organisasi wartawan dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menilai hal tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan antara insan pers, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hartanto juga menegaskan bahwa PJI akan terus berupaya membina para anggotanya agar mampu menjalankan profesi secara profesional dan bertanggung jawab.
“PJI memang berupaya, mungkin bukan terbaik, tapi PJI berupaya untuk menjadi yang terbaik dan PJI akan berupaya untuk membina anggotanya,” ungkapnya.
Usai prosesi pengukuhan, kewenangan pelaksanaan acara kemudian diserahkan kepada Ketua DPD PJI Kaltim, Jerison Togelang.
Dalam sambutannya, Jerison menyampaikan komitmen kepengurusan yang baru dilantik untuk menjalankan organisasi dengan tetap berpegang pada aturan dan kode etik yang berlaku dalam profesi jurnalistik.
“Saya dan pengurus atau jajaran PJI Kalimantan Timur yang baru saja dilantik tentunya kami akan satu garis komando,” ucapnya.
Ia menegaskan kepengurusan DPD PJI Kaltim akan tunduk dan taat terhadap aturan yang menjadi landasan organisasi serta ketentuan yang melekat pada profesi jurnalis.
Jerison juga mengajak seluruh pengurus PJI Kaltim untuk bersama-sama membangun semangat dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia mendorong para jurnalis untuk mengangkat berbagai capaian dan perkembangan positif di Kalimantan Timur, tanpa meninggalkan sikap kritis terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
“Bukan berarti kita tidak harus kritis,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan DPD PJI Kaltim, Syaifudin menyampaikan pelaksanaan pelantikan sempat mengalami penundaan sebanyak dua kali. Kondisi ekonomi dan politik yang berkembang disebut turut memengaruhi kesiapan pelaksanaan kegiatan.
Atas berbagai keterbatasan tersebut, Syaifudin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tamu undangan dan pihak yang hadir.
“Kami apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga pelantikan dapat terlaksana.
Momentum pelantikan kemudian dirangkai dengan pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati hari lahir ke-28 Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI).
Peringatan tersebut menjadi bagian dari refleksi perjalanan organisasi sekaligus momentum untuk memperkuat kebersamaan dan komitmen PJI dalam membangun kehidupan pers yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru, DPD PJI Kaltim di bawah kepemimpinan Jerison Togelang dicanangkan andil guna mengkonsolidasi organisasi serta meningkatkan kontribusi para jurnalis dalam menyampaikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat Kalimantan Timur. (*)