ADAKAH.ID, SAMARINDA – Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengungkapkan demokrasi di daerah belum berjalan optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik membuat kebijakan pemerintah sering kali berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Hal tersebut disampaikannya dalam sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, pada Sabtu (25/1/2025).
Menurut Afif Rayhan, masyarakat harus lebih aktif dalam proses demokrasi, tidak hanya saat pemilu tetapi juga dalam mengawal kebijakan pemerintah. “Banyak yang berpikir demokrasi hanya soal memilih pemimpin, padahal rakyat juga punya hak untuk mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Afif menyoroti masih rendahnya kesadaran politik di daerah. Minimnya edukasi dan kurangnya forum diskusi membuat warga cenderung pasif terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. “Akibatnya, banyak keputusan yang berjalan tanpa pertimbangan dari masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik semakin memperburuk kondisi demokrasi daerah. “Tanpa kontrol rakyat, pemerintah bisa berjalan tanpa transparansi. Ini yang harus kita ubah,” tambah politisi Partai Gerindra itu.
Afif menekankan bahwa penguatan demokrasi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau partai politik. Masyarakat harus berani bersuara, memberikan kritik, dan memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Jika demokrasi ingin berjalan sehat, maka rakyat harus aktif berpartisipasi. Pemerintah yang transparan lahir dari masyarakat yang sadar akan hak politiknya,” pungkasnya. (HI)