ADAKAH.ID, SAMARINDA- Program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai kritikan dari Akademisi Ekonomi, mengingat masyarakat kian tercekik dengan iuran terseut.
MenurutPengamat Ekonomi Pembangunan Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo, iuran Tapera yang dibuat pemerintah pusat itu baiknya dibatakalkan. Karena hanya akan menambah beban masyarakat, karena setiap bulan gajinya dipotong untuk membayar iuran Tapera.
“Iuran masyarakat sebanyak 3 persen dari penghasilan mereka itu, harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan mereka yang lain, Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Swasta,” kata Purwadi.
Dari pandagan Purwadi , masyarakat justru banyak terbebani dengan berbagai macam iuran. Seperti iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sehat (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Potongan Pajak Penghasilan (PPh) dan potongan lainnya.
Belum lagi dengan harga sembako yang kian hari kian mahal membuat kelas pekerja makin tercekik dengan situasi sekarang. Seharusnya pemerintah lebih fokus dan maksimalkan program yang telah dibuat sebelumnya, sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
Lebih lanjut,Purwadi kemudian mempertanyakan terkait pengelolaan keuangan Tapera tersebut, mulai dari type rumahnya seperti apa dan lahannya mana yang akan digunakan untuk membangun rumah-rumah tersebut.
“Sebelum program tersebut diterapkan diperlukan uji publik. Sehingga dapat diketahui dengan jelas nominal uang yang ada dengan type rumah yang disediakan,” tegasnya.
Ia kemudian menyarankan agar program Tapera dapat dikaji ulang atau bila perlu dibatalkan. Sebab penarikan iuran Tapera sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah hingga lonjakan harga produk dari perusahaan. Tentunya hal ini akan berbuntut pada menurunnya anka pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia.
“Lebih baik program Tapera ditunda atau dihapus saja, masyarakat kita belum siap menanggung iuran Tapera, meningat kondisi ekonomi kita sekarang,” tutupnya. (Kal El)