ADAKAH.ID, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan akses digital hingga ke seluruh desa dan Rukun Tetangga (RT) pada tahun 2026. Program ini akan menggunakan skema penyediaan internet satelit berbasis Starlink, sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi digital di daerah.
Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menyebut, kebijakan tersebut telah masuk dalam perencanaan strategis Pemkab Kukar dan menjadi bagian dari komitmen pelayanan publik berbasis digital yang merata hingga ke pelosok.
“Status 2026, kita ingin memastikan bahwa seluruh desa di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki akses internet. Kebijakan dan pembiayaannya sudah kita siapkan,” ujar Aulia.
Menurut Aulia, Pemkab Kukar semula berencana menjadikan Starlink sebagai penyedia utama. Namun, terdapat perubahan kebijakan dari pihak provider yang kini membatasi layanan untuk kategori rumah tangga seperti yang sebelumnya digunakan di Desa Sungai Bawang, Kecamatan Anggana.
“Kami mendapat informasi bahwa Starlink untuk kategori rumah tangga sudah tidak tersedia lagi. Ini sedang kami diskusikan dengan pihak provider agar bisa dicarikan solusi terbaik. Kalau menggunakan provider lain, biayanya jauh lebih tinggi,” jelasnya.
Aulia menambahkan, program tersebut akan dikaitkan dengan alokasi dana Rp150 juta per RT. Melalui skema ini, setiap RT nantinya dapat memiliki akses internet mandiri menggunakan satelit Starlink, dengan biaya pemasangan dan langganan yang terjangkau.
“Setiap RT nanti akan punya Starlink sendiri. Masyarakat bisa berlangganan sesuai kebutuhan. Biaya awal pemasangan sekitar Rp5–7 juta dan langganan bulanan sekitar Rp2 juta. Ini bisa ditanggung dari dana RT dan sangat terjangkau,” terangnya.
Program ini menjadi bagian dari 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas digital di tingkat pemerintahan terkecil. Dengan demikian, seluruh wilayah termasuk desa terpencil dan perbukitan akan memiliki akses internet yang stabil dan berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan dari tingkat kelembagaan terkecil, RT, sudah bisa mengakses internet. Dengan begitu, di tingkat desa dan kecamatan, akses internet bisa lebih terjamin,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Kukar, Eri Hariyono, menjelaskan bahwa tahun 2025 ini difokuskan pada pemetaan lokasi dan kebutuhan infrastruktur internet di seluruh desa untuk memastikan hasil yang presisi sebelum tahap implementasi.
“Tahun ini fokus kami adalah pemetaan. Tujuannya agar hasilnya lebih presisi, sehingga saat implementasi tidak banyak kesalahan teknis,” ujarnya.
Eri mengakui bahwa kondisi geografis Kukar menjadi tantangan tersendiri karena masih banyak wilayah perbukitan dan pelosok yang belum terjangkau sinyal.
“Ada desa yang di pusatnya sinyalnya bagus, tapi di RT atau dusun yang letaknya di bawah tidak ada jaringan sama sekali. Karena itu, pemetaan menjadi langkah penting sebelum implementasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, implementasi program akan dimulai secara bertahap pada 2026, dengan prioritas pada penguatan layanan publik di kantor desa serta penyediaan internet gratis bagi masyarakat bekerja sama dengan Pemprov Kaltim.
“Targetnya seluruh desa akan mendapat layanan, tapi pelaksanaannya disesuaikan kemampuan anggaran dan kondisi lapangan,” katanya.
Saat ini, Diskominfo Kukar tengah menunggu penetapan anggaran bersama Bappeda dan BPKAD. Pada perubahan anggaran tahun 2025, dana baru dialokasikan untuk kegiatan pemetaan.
“Dana pemetaan memang tidak besar, tapi cukup untuk menentukan teknologi yang tepat untuk masing-masing desa. Kalau tahun depan memungkinkan, baru kita lanjutkan ke tahap implementasi,” tambahnya.
Selain itu, Diskominfo Kukar juga menjadi pengampu berbagai program digitalisasi seperti dashboard pariwisata, layanan RT berbasis digital, dan dukungan sistem informasi publik di seluruh perangkat daerah.
“Kami berperan mendukung seluruh perangkat daerah agar transformasi digital di Kukar berjalan optimal, sesuai visi Kukar Idaman Terbaik,” tutup Eri. (Adv)