ADAKAH.ID, SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menegaskan pentingnya peran Gubernur Kaltim sebagai koordinator pembangunan daerah, termasuk dalam merealisasikan target swasembada pangan.
Menurut Sarkowi, karena kewenangan wilayah berada di tangan bupati dan wali kota, setiap perencanaan dan pelaksanaan program harus terkoordinasi dengan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.
“Program prioritas seperti di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara harus dibreakdown dengan jelas lokasinya di mana, programnya seperti apa. Harus ada koordinasi yang erat dan target yang terukur,” ujarnya pada Selasa (15/7/2025).
Legislator ini juga menekankan pentingnya penyesuaian anggaran agar fokus mendukung program swasembada pangan. Anggaran yang tidak terkait langsung dengan target tersebut perlu dievaluasi ulang.
“Dukungan anggaran sangat krusial. Harus diarahkan untuk mendukung sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di sektor pertanian,” tambahnya. Sarkowi menilai permasalahan pertanian di Kaltim sebenarnya sudah teridentifikasi, tinggal bagaimana menjalankan program yang tepat.
Ia juga menekankan pemberdayaan penyuluh pertanian untuk mendukung petani menghadapi tantangan, seperti kelangkaan pupuk atau fluktuasi harga. Di sisi lain, ia menyoroti lemahnya penegakan hukum terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan meski sudah ada regulasi seperti Perda Nomor 1 Tahun 2013 yang diperbarui menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2016.
“Evaluasi perlu dilakukan agar target swasembada pangan tak terganjal oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali,” tegasnya. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar program lebih efektif dan efisien.
Sarkowi menutup dengan menekankan pentingnya basis data pertanian yang akurat untuk merumuskan kebijakan yang tepat, terutama di wilayah Kaltim yang sebagian masuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini tantangan sekaligus peluang. Jika swasembada pangan sukses, Kaltim bisa menjadi pemasok utama pangan untuk IKN,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim/o)