ADAKAH.ID, SAMARINDA – Demokrasi bukan hanya soal pemilu dan partai politik, tapi juga soal bagaimana nilai-nilai budaya bangsa hidup dalam setiap kebijakan publik. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Pelaksanaan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke 9 yang digelar pada Senin, 7 Oktober 2025. Kegiatan ini menghadirkan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun bersama dua narasumber pendamping, Oktavianus, S.I.Kom, dan Johantan, M.I.Kom.
Dalam pemaparannya, Andi Afif menegaskan bahwa demokrasi daerah yang sehat tak mungkin terwujud tanpa pemerintahan yang baik dan transparan. Ia menyebut bahwa prinsip good governance bukan hanya jargon administratif, melainkan bagian dari kebudayaan bangsa.
“Kita punya warisan nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan kejujuran. Semua itu seharusnya menjadi dasar praktik pemerintahan kita,” ujarnya.
Sementara itu, Oktavianus menyoroti tantangan yang kerap muncul dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Menurutnya, partisipasi publik yang rendah, korupsi, dan birokrasi yang tidak efisien masih menjadi batu sandungan besar.
“Rakyat seringkali merasa jauh dari proses pengambilan keputusan. Padahal, tanpa keterlibatan masyarakat, demokrasi hanya jadi formalitas,” katanya.
Johantan menambahkan bahwa pendidikan politik dan budaya akuntabilitas perlu diperkuat sejak dini. Ia menilai, generasi muda harus memahami bahwa politik bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
“Kalau demokrasi ingin bertahan lama, maka ia harus tumbuh dari budaya kita sendiri—bukan sekadar diimpor dari luar,” tuturnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kolektif bahwa demokrasi sejati tumbuh dari nilai-nilai lokal yang berpihak pada keadilan, transparansi, dan kemanusiaan.