ADAKAH.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan relokasi pedagang Pasar Subuh ke Pasar Dayak tidak terkait dengan rencana pengembangan kawasan Chinatown di Jalan Yos Sudarso.
Penolakan ini disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Samarinda dan Paguyuban Pasar Subuh, Kamis (15/5/2025).
“Ini keliru. Jangan dikait-kaitkan relokasi dengan pembangunan Chinatown. Rencana Chinatown baru muncul belakangan, sedangkan relokasi sudah direncanakan sejak 2014. Selain itu, pembangunan Chinatown masih dalam tahap kawasan, bukan proyek spesifik,” tegas Marnabas.
Ia menjelaskan, pengembangan Chinatown saat ini masih dalam fase perencanaan awal dan belum memiliki alokasi anggaran jelas.
Menurutnya, konsep yang diusung sebatas penataan pedestrian mirip kawasan Citra Niaga yang akan dilakukan bertahap.
“Tujuannya menciptakan kawasan perdagangan dan wisata terintegrasi di pusat kota. Relokasi ini bukan untuk proyek tertentu, melainkan penataan aktivitas ekonomi pagi yang lebih terpusat,” paparnya.
Marnabas menambahkan, kebijakan relokasi sejalan dengan visi Pemkot Samarinda untuk memperkuat sektor jasa dan perdagangan, mengingat kota ini tidak lagi bergantung pada sumber daya alam, khususnya pertambangan.
“Samarinda harus bertahan melalui sektor jasa dan perdagangan. Ini strategi jangka panjang untuk menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian,” ujarnya.
RDP kali ini digelar sebagai respons, atas insiden penggusuran Pasar Subuh pada 9 Mei 2025 yang memicu kecaman publik akibat kekerasan aparat.
Meski Pemkot bersikukuh, relokasi telah dikomunikasikan sejak 1,5 tahun lalu, 8 pedagang yang tersisa menolak pindah dengan alasan ketidakjelasan kompensasi dan lokasi.
Anggota DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda sebelumnya menyoroti eskalasi kekerasan dalam penggusuran tersebut. Meski dalam RDP terbaru Pemkot berupaya meluruskan narasi, Vananzda menekankan perlunya transparansi, dan pendekatan dialogis untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Kami tidak anti-relokasi, tapi prosesnya harus humanis. Pedagang butuh kepastian, bukan janji yang tidak konkret,” kata Vananzda dalam kesempatan terpisah.
Pemkot Samarinda berjanji akan melanjutkan koordinasi dengan pedagang untuk memastikan solusi berkeadilan. Sementara itu, wacana Chinatown masih akan dikaji lebih mendalam, termasuk dampaknya terhadap tata kota dan ekonomi lokal. (Do)