ADAKAH.ID, SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program pembangunan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.
Kota Samarinda, bersama dengan Berau, Paser, dan Pemerintah Provinsi Kaltim, masuk dalam daftar program ini.
“Kita salah satu kabupaten/kota di Kaltim yang mendapatkan konfirmasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kota Samarinda. Di Kaltim yang dapat Program Sekolah Rakyat itu, Samarinda, Provinsi, Berau, dan Paser. Dengan jumlah seratus siswa per Sekolah untuk tahap satu ini,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Program Sekolah Rakyat ini ditujukan khusus bagi warga miskin. Salah satu syarat utama untuk menjadi siswa adalah harus merupakan warga Samarinda yang termasuk dalam kategori penduduk miskin.
“Sekolah ini untuk rakyat miskin, jadi memang Bapak Presiden membuatkan sekolah untuk rakyat miskin,” ujar Andi Harun saat diwawancarai adakah.id pada Rabu, 16 April 2025.
Pemerintah Pusat mengucurkan dana sebesar Rp 280,70 milyar untuk pembangunan sekolah ini. Dan Pemerintah Daerah hanya bertugas menyediakan lahan seluas 7 hektar yang telah ditetapkan di kawasan Palaran, tepatnya di samping Stadion Palaran, di depan SKOI.
“Saya tadi sudah melihat anggarannya dari pusat Rp 280,70 milyar. Tapi yang bangun tetap pusat. Kita hanya menyediakan lahan. Dan saya sudah menetapkan lokasi lahannya, di Palaran, disamping Stadion Palaran, di depan SKOI, sebesar 7 hektar,” ujarnya.
Sekolah Rakyat nantinya akan berbentuk boarding school dengan kapasitas awal seratus siswa pada tahap pertama. Sambil menunggu bangunan fisik selesai dibangun Pemerintah Pusat. Karena itu, Pemerintah Kota telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Melati.
“Karena minggu ini harus segera dipenuhi syarat-syarat tambahannya, makanya tadi kami rapat. Pernyataan soal tanah, kemudian kesanggupan untuk menyediakan tempat sementara bagi seratus siswa sudah kita pastikan akan menjadi siswa di Sekolah Rakyat. Karenanya kami membangun kerjasama dengan Yayasan Melati,” tambah AH.
Pada tanggal 21 April Mendatang, tim dari Pemkot Samarinda akan melakukan verifikasi dan validasi persyaratan teknis ke Kementerian Sosial di Jakarta.
“Tanggal 21 April 2025, Samarinda diundang Kementerian Sosial untuk verifikasi dan validasi syarat- syarat teknisnya. Mudah- mudahan lolos. Jadi Pak Sekda dan beberapa dari OPD seperti Dikbud, DLH, PUPR, itu semua akan berangkat ke Jakarta,” ujarnya.
Lebih lanjut. “Kami harap semua persyaratan ini dapat terpenuhi, sehingga program ini bisa segera terealisasi,” tutupnya. (Do/Adv)