ADAKAH.ID, Kutai Kartanegara – Puluhan anak muda di kecamatan Loa Kulu, Kukar, menghadiri agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, pada Sabtu (22/3/2024).
Afif sapaannya, melalui agenda yang bertema “Desentralisasi dan Otonomisasi di Era Reformasi,” mengatakan ini bukan sekadar pengulangan istilah-istilah politik yang lekat di ruang kelas atau lembar perundang-undangan. Bagi Afif, ini adalah upaya membumikan makna demokrasi di tingkat lokal, sekaligus mendorong warga terlibat lebih aktif dalam pembangunan daerah.
“Terima kasih yang telah hadir. Mari kita sama-sama kawal pembangunan kota ini sampai maju,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa otonomi daerah bukan hanya persoalan teknokratis tentang siapa berwenang melakukan apa, tetapi juga persoalan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, desentralisasi adalah bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah untuk menyelesaikan persoalannya secara mandiri.
“Sistem yang sentralistik tidak bisa berbuat banyak. Dalam sistem otonomi daerah, kita tertantang untuk secara kolektif menentukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi,” ujarnya.
Afif menyebutkan bahwa desentralisasi dan otonomi lahir dari kebutuhan nyata atas keberagaman Indonesia—baik dari sisi geografi maupun sosial. Sebelum 1998, banyak kebijakan hanya berpusat di Jakarta. Reformasi mengubah lanskap itu. Kini, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk mengatur wilayahnya sendiri. Tapi ruang itu, kata Afif, perlu dikawal bersama.
“Otonomi daerah harus menekankan peran pemerintah daerah sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat lokal,” jelasnya.
Sosialisasi semacam ini bukan kegiatan pertama bagi Afif. Dalam beberapa bulan terakhir, ia rutin turun ke berbagai kecamatan, berdiskusi langsung dengan masyarakat, menyampaikan isu-isu kebijakan, sekaligus mendengar aspirasi.
Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik, pendekatan semacam ini menjadi penting. Politik tak lagi semata urusan elite, tetapi juga tentang warga yang ikut mengawasi, mengingatkan, dan mendorong jalannya pemerintahan.
“Partisipasi masyarakat adalah pondasi demokrasi,” pungkasnya. (HI)