ADAKAH.ID, SAMARINDA – Tahun 2023 angka kemiskinan mengalami penurunan. Dibandingkan tahun 2020, angka kemiskinan di Samarinda terlebih ketegori miskin ekstrem mencapai 9.032 jiwa.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda, Isfihani saat menghadiri pembagian bantuan pangan berupa beras bulog 10 kilogram per KTP dalam rangka pengendalian inflasi, di Kantor Kecamatan Sungai Kunjang, pada Rabu (20/6/2023) sore.
“Setelah kami verifikasi dan validasi, di tahun 2023 ini, dari 9.032 menjadi 6.973 (jiwa),” kata Isfihani.
Ada sejumlah variabel yang mempengarui penurunan angka miskin ekstrem, Isfihani menyebutkan diantaranya keberadaan orang tidak diketahui setelah dikroscek lapangan, ada yang berpindah status domisili, ada yang meninggal dunia.
“Dan lain sebagainya, tiga itu yang saya ingat, dan karena itulah langsung berkurang,” jelasnya.
Angka miskin ekstrem tahun 2020 yang mencapai 9.032 itu merupakan data rujukan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kemudian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) menyesuaikan dengan DTKS dan Capil di daerah.
Selanjutnya, Isfihani menjabarkan sederat program pendukung di antaranya, Gerakan Orang Tua Asuh. Dinsos juga akan mengajukan bantuan berupa bahan pokok penting (Bapokting) kepada total orang dengan kategori miskin ekstrem. Kemudian bedah rumah, semua dipastikan berjalan.
Data miskin ektrem juga akan diserahkan ke Disnaker Kota Samarinda supaya bisa terlibat dalam upaya menuntaskan angka kemiskinan. Salah satunya menaggulangi pengangguran.
“Termasuk Pro Bebaya, diharapkan juga bisa memunculkan padat karya, ada juga BUM RT, dan lainnya. Kan Ketua RT lebih mengerti rakyatnya yang miskin ektrem,”
Isfihani menegaskan, penanganan miskin ekstrem harus konvergensi artinya dikerjakan bersama seluruh organisasi terkait, seperti Disnaker, Disperkim, dan seterusnya. Termasuk balai-balai milik pemerintah.
Setali tiga uang, Wali Kota Samarinda Andi Harun merasa optimis pada tahun 2024 akan mencapai zero (nol) miskin ekstrem. Seraya menurunkan angka orang dengan kategori miskin biasa.
“Kenapa orang disebut miskin ekstrem, karena askes mereka terhadap pelayanan dasar itu mengalami handycap (hambatan), salah satunya yang tidak mendapat saluran air bersih,” ungkap AH sapaan akrab wali kota.
Jadi perusahaan daerah seperti Perumdam Tirta Kencana (dahulu PDAM) juga harus terlibat. Tujuannya agar beban Pemkot Samarinda terdistribusi secara proporsional.
“Orang dengan kategori miskin biasa maka kami menggratiskan 10 kubik, kalau miskin ekstrem akan digratiskan 20 kubik termasuk sambungan baru,” urainya
Dinas Perkim juga terlibat, kata AH, dalam mengatasi orang dengan kategori miskin ekstrem yang menghuni rumah tidak layak. Yakni melakukan bedah rumah. Jika membutuhkan bantuan sosial maka tanggung jawab Dinsos untuk membagi bapokting.
“Tetapi tidak dalam bentuk tunai agar tidak disalah gunakan, mereka akan diberi kartu untuk belanja di warung Kube (Kelompok Usaha Bersama), semua sudah kami siapkan,” pungkas orang nomor satu di kota Tepian.
(HI)