ADAKAH.ID, SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran belanja sektor publik dan pengetatan perjalanan dinas pemerintah pusat mulai berdampak signifikan terhadap industri pariwisata dan perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Samarinda-Balikpapan selama ini menjadi pusat aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) pemerintahan, kini menghadapi tantangan penurunan okupansi yang cukup tajam sejak awal tahun di Kuartal I dan II-2026. Untungnya, memasuki bulan Mei 2026, kondisi ini dilaporkan mulai membaik dengan adanya tren kenaikan okupansi.
Menanggapi fenomena tersebut, Armunanto Somalinggi, Dosen Industri Program Studi Pariwisata Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) sekaligus praktisi hospitality, menyatakan industri perhotelan Kaltim sedang menghadapi “alarm keras” akibat ketergantungan akut pada agenda birokrasi (captive market pemerintah).
“Berdasarkan analisis data BPS Kaltim di awal tahun ini, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang sempat terkoreksi tajam hingga 11,10 poin ke angka 51,87 persen pada Januari, dan tren pelambatan ini membayangi hingga kuartal kedua 2026. Hal ini diperparah oleh rata-rata lama menginap (Length of Stay) tamu domestik yang stagnan di angka 1,53 hari,” ujar Armunanto saat memberikan keterangan di Hotel Grand Kartika Samarinda, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, implementasi ketat Standar Biaya Masukan (SBM) 2026 yang memangkas paket rapat full day dan membatasi perjalanan dinas lintas kementerian atau lembaga menjadi faktor utama di balik sepinya ballroom hotel-hotel di Kaltim saat ini. Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) kini cenderung menerapkan pola “hit-and-run”; datang pagi untuk rapat di kawasan penunjang IKN dan langsung pulang sore harinya demi efisiensi biaya penginapan.
Diversifikasi Pasar: Korporasi Swasta, Bleisure, dan Multi-Skilling
Menghadapi transformasi struktural ini, Armunanto menegaskan para hotelier (praktisi hotel) di Samarinda dan Balikpapan tidak bisa lagi bermanja-manja menunggu sisa anggaran pemerintah. Ia menawarkan tiga solusi taktis sebagai strategi bertahan:
Gali Pasar Korporasi Swasta
Mengalihkan target pasar MICE ke sektor swasta yang sedang bertumbuh pesat di Kaltim, seperti industri pertambangan, sawit, logistik, dan konstruksi penunjang IKN.
Maksimalkan Tren “Bleisure”
Menyusun paket kombinasi Business & Leisure dengan operator tur lokal untuk memperpanjang masa tinggal mereka di akhir pekan (misalnya paket menyusuri Sungai Mahakam atau wisata mangrove).
Efisiensi Internal Berbasis Teknologi
Mengoptimalkan konsep multi-skilling karyawan dan penghematan energi agar operasional tetap sehat, sekaligus terhindar dari opsi pahit pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di tengah perubahan peta pasar ini, semangat “Hospitality Tangguh” para hotelier Kaltim tidak boleh luntur. Industri ini telah teruji tangguh melintasi berbagai krisis berat, termasuk pandemi Covid-19 lalu.
“Setiap senyum di meja resepsionis, setiap standar pelayanan yang terjaga di kamar-kamar hotel, dan setiap kreativitas rasa yang tersaji di ruang makan adalah bentuk karya nyata yang ikut menggerakkan roda ekonomi daerah. Karakter asli hotelier sejati justru bersinar paling terang saat menghadapi tantangan,” imbuh Armunanto optimis.
Namun, transisi berat ini tidak boleh dibiarkan dihadapi oleh pelaku industri sendirian. Besar harapan agar Pemerintah Provinsi Kaltim serta Pemkot/Pemda tidak tinggal diam melihat potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran.
Pemerintah daerah dituntut bergerak taktis dan bertindak sebagai orchestrator pariwisata yang visioner. Dengan menyelenggarakan berbagai event kreatif melalui inisiasi kalender agenda (calendar of event) skala nasional dan internasional secara masif di sisa tahun ini (Kuartal III dan IV-2026), pemerintah akan mampu menjawab tantangan industri secara elegan.
Sinergi antara kebijakan publik yang adaptif dan semangat pantang menyerah para pelaku industri adalah kunci utama untuk mengembalikan gairah hunian hotel, sekaligus memastikan pariwisata di Bumi Etam tetap tumbuh perkasa. (*)