ADAKAH.ID, SAMARINDA – Seratus hari pertama kepemimpinan Gubernur Kalimantan TImur mendapat tanggapan yang beragam.
Ketua DPRD kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, sementara Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat menilai respon DPRD Kaltim terlalu normatif dan tidak substansif.
Hasanuddin Mas’ud mengapresiasi langkah-langkah awal yang diterapkan gubernur telah membawa perbaikan nyata, mulai dari pemangkasan anggaran seremonial hingga peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.
“Dalam waktu singkat, kita bisa melihat pola kerja yang lebih fokus dan hemat. Ini indikasi baik bahwa arah kepemimpinan baru ini berpihak pada hasil, bukan formalitas,” ujar Hasanuddin, Kamis (29/5/2025) lalu.
Menurutnya, kebijakan gubernur telah membawa perbaikan nyata dalam efesiensi birokrasi dan transparansi. Namun, ia belum merinci capaian kongkret dari laporan pertanggungjawaban 100 hari tersebut.
Di sisi lain, Humas Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat, Maulana, menilai apresiasi DPRD sebagai “respon normatif” karena hubungan kekerabatan antara gubernur dan ketua DPRD.
“Saya rasa itu respon yang normatif karena Ketua DPRD dan ketua gubernur Kalimantan Timur itu merupakan saudara kandung,” ujar Maulana (4/6).
Maulana juga mempertanyakan keseriusan DPRD dalam mengawal kinerja pemerintah.
“Kita melihat respon yang diberikan mengenai 100 hari kerja gubernur yang katanya komunikatif itu hanya normatif,” ungkap Maulana.
Ia mendesak pemerintah provinsi untuk membuka data capaian 100 hari kerja secara terbuka, termasuk realisasi program dan penggunaan anggaran, agar publik dapat menilai secara objektif.
“Saya rasa itu sangat tidak serius respon yang diberikan oleh pihak DPRD Kaltim. Dan kita belum mendapatkan informasi secara jelas mengenai laporan pertanggung jawaban 100 hari kinerja pemerintah provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Polemik ini menyoroti pentingnya transparansi di tengah dinamika politik. Pemerintah Kaltim ditantang untuk membuktikan klaim dengan data yang terukur, sementara DPRD diharapkan bersikap kritis meskipun ada hubungan kekeluargaan.(Do)