ADAKAH.ID – Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) menggelar pelatihan orientasi jurnalis warga bertajuk ‘Untuk Transisi Energi Berkeadilan’ di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pelatihan orientasi ini diisi narasumber yang berkompeten, yakni Marieta Sari, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim dan Abdurrahman Amin, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim.
Pelatihan ini di fasilitasi Yustinus Sapto Hardjanto, Koordinator Jurnalis Warga Kaltim yang juga merupakan representasi PPMN di Kalimantan Timur.
Kegiatan Jurnalis Warga untuk Transisi Energi Berkeadilan sesi 1 sudah dimulai dengan Pelatihan Orientasi Jurnalis Warga pada tanggal 28 Februari 2025 di T-co coffee, Jalan Banggeris, Samarinda.
Pelatihan ini diikuti anggota komunitas muda atau mahasiswa, petani, masyarakat adat, perempuan, buruh dan lain-lain sebanyak 20 orang.
Pelatihan ini bertujuan untuk membuat warga agar dapat berfungsi sebagai medium pendidikan bagi masyarakat, untuk memahami isu transisi energi dan kaitannya dengan keadilan iklim serta upaya pelestarian lingkungan.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim), Marieta Sari sebagai salah satu pemateri menjelaskan, energi dan transportasi menjadi penyumbang emisi terbesar yang berdampak pada perubahan iklim.
Peningkatan elektrifikasi dan mobilitas membuat sumbangsih emisi dari sektor ini terus meningkat pesat dikarenakan penggunaan sumber energi berbasis fosil yakni batubara dan migas.
“Hal tersebut juga berdampak pada ekonomi yang dibangun. Karena, perekonomian yang efektif bagi masyarakat adalah ekonomi yang kita kenal sebagai ekonomi yang rentan sekarang,” kata Eta sapaannya.
Maka dari itu, sangat diperlukan perhatian pemerintah untuk men spesifikasi perekonomian seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan yang hanya pemerintah butuhkan.
Dalam materi yang diberikan, deforestasi atau konversi lahan hutan untuk keperluan non kehutanan juga membuat kemampuan alam menyerap karbon menjadi menurun drastis, sehingga dampak perubahan iklim menjadi semakin parah.
Tahun 2024 dunia mencatat rekor baru dalam kenaikan suhu. Untuk pertama kalinya kenaikan suhu melewati ambang baras 1,5 derajat celsius. Kenaikan suhu ini memicu dampak yang serius seperti kebakaran hutan, kekeringan, naiknya permukaan air laut, dan terjadi lonjakan emisi gas rumah kaca.
Salah satu solusinya, mengurangi kecanduan pada bahan bakar atau sumber energi fosil menjadi cara yang paling masuk akal, untuk meningkatkan kembali daya dukung alam pada kehidupan umat manusia.
Sehingga, pemerintah menciptakan program konversi dari energi kotor ke energi bersih, dan berkelanjutan yang dikenal dengan istilah transisi energi.
Namun, energi telah menjadi komoditas global, masuk dalam ruang pasar sehingga rentan menimbulkan ketidakadilan.
Maka proses transisi energi yang kemudian menjadi agenda global ini harus mempertimbangkan keadilan.
“Kita dipaksa untuk adaptasi kita dipaksa untuk terbiasa terhadap perubahan-perubahan tersebut,” ucapnya.
Bahkan, musti dimanfaatkan sebagai cara membangun era baru kemanusiaan yang bukan hanya bertujuan untuk memitigasi perubahan iklim, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial.
Indonesia bersama dengan Afrika Selatan dan Vietnam menjadi negara model untuk proses transisi energi. Sebab itu, pemerintah mesti memastikan keadilan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ini.
Transisi energi seperti proyek pembangunan lainnya selalu berpotensi untuk menyebabkan penyingkiran dan dampak buruk untuk masyarakat, terutama masyarakat lokal.
Namun sejauh ini, diskursus transisi energi lebih bersifat elit dan industrial. Yang dikampanyekan sebagai transisi energi misalnya pemakaian mobil listrik. Masyarakat kemudian justru menjadi fomo, ingin menjadi pemakai yang pertama tanpa mempertimbangkan kalau sumber listriknya masih berbahan bakar fosil.
Pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat banyak tentang transisi energi belum terjawab. Pada titik ini peran media menjadi krusial untuk menyuarakan narasi mengenai transisi energi yang berkeadilan.
“Pelaku ekstraktif harus bisa menjawab, bagaimana melampaui kejahatan mereka perbuat? Inilah hal yang perlu ditemukan jawabannya,” ucapnya
Tetapi, masyarakat tak bisa bersandar sepenuhnya pada media masa, maka media komunitas, media warga atau jurnalisme warga juga perlu didukung untuk menyuarakan suara kaum rentan, isu yang sering diabaikan media arus utama.
“Jurnalisme yang berbasis pada komunitas-komunitas lokal ini akan lebih punya posisi strategis dalam membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat tempatan terhadap isu perubahan iklim dan transisi energi yang adil dan inklusif,” ucap Yustinus Sapto Hardjanto, sebagai Koordinator Jurnalis Warga Kaltim.
PPMN, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara untuk mendorong diskursus transisi energi berkeadilan mendukung pengembangan Komunitas Jurnalis Warga di tiga provinsi yakni Sumatera Selatan, Banten dan Kalimantan Timur.
Komunitas jurnalis warga diharapkan mampu menangkap cerita-cerita menarik dari akar rumput yang luput dari liputan media arus utama, terutama pengetahuan dan praktek energi subsisten yang tidak didominasi oleh kepentingan investasi dan korporasi, serta dampak yang akan dialami masyarakat atas kebijakan transisi energi dalam skala besar.
Jurnalis warga diharapkan mampu memproduksi konten dan artikel tentang transisi energi yang adil sesuai dengan bahasa masyarakat atau komunitasnya sehingga mudah dipahami.
“Dan akhirnya, komunitas jurnalis warga diharapkan mampu membangun jembatan komunikasi dengan tokoh, figur, ataupun pejabat di level kota atau kabupaten sehingga mereka ikut mendorong tercapainya kebijakan transisi energi yang adil,” tutupnya. (*)