Pengajar Universitas Mulawarman Sikapi Perkembangan Politik Jelang Pemilu 2024

Bagikan berita ini:

ADAKAH.ID, SAMARINDA – Demokrasi kita dalam ancaman bahaya.

Demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 98, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik.

Memandang situasi dan kondisi politik saat ini, kalangan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kaltim menggalang sikap protes.

“Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan,” ,” kata dosen pengajar Unmul, Herdiansyah Hamzah.

Mulai dari putusan cacat etik MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatus negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.

“Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu,” imbuhnya.

Bahkan lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan.

Situasi ini menuntut tanggungjawab kita untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual kita.

“Demi menyelamatkan demokrasi, sehingga kami meminta Jokowi menghentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi,” jelasnya.

Hatta dalam Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia menyebut jika tugas kaum intelektual tidak hanya memupuk ilmu pengetahuan dalam kepalanya, tapi juga berdiri paling depan untuk kepentingan kemanusiaan.

Kembali mengutip kata Sukarno, jangan jadikan kepalamu seperti perpustakaan, pergunakan pengetahuanmu untuk kemanusiaan. Jadilah intekektual publik.

“Meminta kepada seluruh aparatus negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu,” terangnya.

Koalisi Dosen Unmul