ADAKAH.ID, KUTAI KARTANEGARA – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki fase krusial. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dinas Sosial (Dinsos) memastikan proyek berskala nasional ini dapat direalisasikan pada 2026, bergantung pada rampungnya administrasi dan legalitas lahan yang sedang diproses.
Plt Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris, menyebut bahwa proses tindak lanjut sudah berjalan lintas instansi.
Salah satu yang paling penting adalah koordinasi dengan Dinas Pertanahan yang kini menyiapkan sertifikasi lahan di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong.
“Belum lama ini saya bertemu dengan Kepala Bidang dari Dinas Pertanahan. Rencananya, kami akan melapor ke Pak Sekda. Lahan di Kelurahan Loa Ipuh Darat ini mudah-mudahan bisa disertifikasi pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Pemerintah pusat meminta agar lahan tersebut harus clear and clean, baik dari sisi legalitas maupun kondisi fisiknya,” kata Yuliandris.
Ia menjelaskan bahwa proses pembukaan lahan (land clearing) dan sertifikasi membutuhkan waktu karena wajib melalui prosedur administrasi ketat.
Meski begitu, ia optimistis tahap tersebut dapat selesai sesuai jadwal sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada 2026.
Lahan yang disiapkan berluas 8,5 hektare, dan akan menjadi kawasan pendidikan terpadu mulai dari SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi.
Yuliandris menegaskan fasilitas yang dibangun nanti akan berbeda dari sekolah umum, karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school.
“Lahan yang ada cukup luas, sekitar 8,5 hektare. Di sana nantinya akan dibangun fasilitas pendidikan lengkap mulai dari SD hingga SMA,” ujarnya.
Untuk tenaga pendidik, Dinsos Kukar akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Kukar.
Sementara tenaga pengasuh akan banyak melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), seperti percontohan Sekolah Rakyat di Samarinda.
“Kalau melihat rintisan Sekolah Rakyat di Samarinda, pengasuhnya banyak yang berasal dari pendamping PKH. Bahkan ada 16 orang pendamping PKH asal Kukar yang saat ini membantu di sana. Kami akan meniru sistem itu untuk diterapkan di Kukar,” ungkapnya.
Lebih jauh, Yuliandris menekankan bahwa Sekolah Rakyat dihadirkan untuk memberikan pendidikan menyeluruh kepada anak-anak dari keluarga miskin.
Selain pendidikan formal, kebutuhan dasar para siswa juga akan dijamin penuh oleh pemerintah.
“Harapan saya, Sekolah Rakyat ini bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga miskin. Mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga jaminan gizi, pakaian, dan tempat tinggal selama menempuh pendidikan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa perbedaan paling signifikan Sekolah Rakyat dengan sekolah umum adalah fasilitas asrama yang membuat siswa bisa belajar tanpa terbebani oleh kondisi ekonomi keluarga.
“Di Sekolah Rakyat nanti, semuanya dijamin. Dari tempat tidur, makanan bergizi, hingga kebutuhan pakaian. Dengan begitu, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa belajar dengan tenang tanpa memikirkan keterbatasan ekonomi,” tuturnya.
Dengan konsep pendidikan, sosial, dan kesejahteraan yang terpadu, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang dapat memperkecil kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kukar. (Adv)