ADAKAH.ID, SAMARINDA — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti urgensi memasukkan aspek lingkungan hidup dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Provinsi Kaltim yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah dari 2025 hingga 2029. Dokumen ini memuat visi, misi, program kepala daerah, strategi, arah kebijakan, serta kerangka pendanaan indikatif. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down, dan bottom-up, agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan secara nyata, bukan sekadar formalitas.
“Kami menekankan agar isu lingkungan, pengelolaan lahan, hingga ketahanan pangan dimasukkan secara serius dalam RPJMD. Ini penting agar tidak menimbulkan konflik di tahap pelaksanaan dan penganggaran,” ujar Syarifatul, Rabu (16/7/2025).
Politisi PPP tersebut menambahkan, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keberlangsungan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ia menekankan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai fondasi dalam mengarahkan pembangunan Kaltim ke depan.
“KLHS adalah alat ukur strategis yang harus digunakan untuk memastikan setiap program pembangunan tidak merusak alam. Kita ingin pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masa depan,” tegasnya.
Syarifatul mengajak seluruh pihak, termasuk anggota pansus dan pemangku kepentingan, untuk bersinergi menyusun RPJMD yang holistik dan visioner. Menurutnya, kolaborasi ini akan menghasilkan peta jalan pembangunan yang relevan tidak hanya untuk lima tahun ke depan, tetapi juga berjangka panjang demi generasi mendatang.
(adv/dprdkaltim/o)