ADAKAH.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin memberikan tanggapan terkait maraknya kasus sengketa lahan yang terjadi melibat warga dan perusahaan di Benua Etam.
Hal tersebut diungkapkannya lantaran, Jahidin mendapatkan aduan sengketa lahan, dalam beberapa waktu belakangan ini. Dari persoalan tersebut, ia mendorong kedua belah pihak saling melakukan evaluasi.
“Saya harap tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” katanya kepada awak media, Kamis (26/10/2023).
Jahidin menjelaskan, kedua pihak mesti menghindari tindakan yang akan berpotensi membuat perselisihan sengketa lahan menjadi berlarut.
Politisi PKB itu juga menyatakan, jika permasalahan tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan masyarakat. Sebab, terdapat beberapa hak-hak masyarakat yang perlu dipenuhi.
“Ya mungkin ada masyarakat juga menuntut, karena perusahaan belum memenuhi hak masyarakat tersebut,” terangnya.
Sejauh ini, lanjut Jahidin, terdapat sejumlah perusahaan yang tidak menjalankan prosedur. Bahkan ada yang menggarap lahan, padahal di atasnya ada hak masyarakat, semisal, hak tanam dan tumbuh.
“Perusahaan juga harus tetap menjalankan prosedur yang ada dalam penggunaan lahan,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim/by)