ADAKAH.ID, SAMARINDA – Ketahanan pangan di Kaltim dalam arti kemandirian daerah belum lah cukup kuat.
Kebutuhan masih dipasok dari daerah provinsi lain semisal Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Kaltim, Rusdianto yang dilakukan saat ini sedang konsolidasi dalam kerangka menguatkan HKTI se Kaltim.
“Saat ini kita awal saling kordinasi dulu antar pengurus kabupaten,” kata Rusdianto.
Diketahui, Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden RI ke 8, sebagai Pembina HKTI.
Selain itu Fadli Zon menjadi Ketua Umum (Ketum) HKTI.
Melalui program subsidi pupuk langsung kepada Kelompok Tani untuk saat ini. Dengan begitu diperlukan adanya ajang riset dan penelitian di sektor pertanian untuk mengembangkan kualitas hasil pertanian.
Karateristik lahan di Kaltim berdampingan dengan Tambang Mineral terutama batu bara karena menjadi penopang kas negara di sektor industri ekstraktif.
Rusdianto menawarkan kepada pemerintah untuk melakukan pengembangan pertanian di atas lahan sisa batu bara. Di Samarinda saja ia menghitung dibutuhkan tanah dengan dengan luas 200 Hektar.
“Lahan yang tersedia hanya lahan tidur pasca tambang,” terang Rusdianto didampingi Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) HKTI Provinsi Kaltim Yusri turut hadir.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Manimbang Kahariady turut hadir dan memberikan paparan.
Dalam kesempatan konsolidasi di Hotel Puri Senyiur, Manimbang menyampaikan pesan kepada kader HKTI di Kaltim tetap solid mendukung program Pemerintahan Prabowo.
“Kami mitra pendukung penuh pemerintah,” kata Manimbang kepada awak media, Rabu (26/2/2025) dalam agenda konsolidasi Pengurus HKTI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Untuk mendorong swasembada pangan, kualitas dan produksi pertanian diperlukan anggaran yang tidak sedikit.
Sebagai salah satu visi strategis, pertanian prioritas dilaksanakan pemerintah Presiden Prabowo dengan membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Manimbang menyebut sudah menyampaikan roadmap atau peta jalan pembangunan pertanian kepada pimpinan BPI Danantara.
Kahariady menyebut lembaga ‘Super holding’ Danantara bisa menganggarkan dana pertanian, peruntukannya untuk akselerasi dengan fokus utama swasembada pangan, dengan tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Danantara bisa ikut mendorong pertanian yang terintegrasi. Penyediaan pupuk, irigasi dan akses jalan produksi untuk distribusi hasil pertanian,” imbuhnya.
Manimbang menyebut, ini bukan pekerjaan yang mudah. Pasalnya saat ini tantangan untuk memperluas lahan pertanian kerap bersinggungan dengan permukiman penduduk. Hal itu menurutnya perlu mendapat perhatian untuk dilakukan penyesuaian.
Lewat Anggaran Danantara diharapkan, dapat menopang kegiatan pokok pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan tidur menjadi solusi untuk menyediakan kawasan pertanian.
“Untuk itu diperlukan komunikasi. Langkah ini harus diwujudkan,” jelasnya. (J)