ADAKAH.ID, Samarinda — Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kota Samarinda menggelar Rembug Pentahelix Menghadapi Ancaman Hidrometeorologi Basah, Kamis (18/12/2025) sore, di Cafe Bagios, Jalan KH Abdurrasyid.
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun, unsur TNI–Polri, BPBD, Damkar, pimpinan BUMD, serta pemangku kepentingan lintas sektor.
Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa bencana bukan semata persoalan alam, melainkan akibat dari keputusan pembangunan yang tidak berbasis tata ruang.
“Bencana menjadi tragedi ketika keputusan kita salah. Kalau pembangunan tidak sesuai tata ruang, kita tinggal menunggu waktunya bencana datang,” ujarnya.
Ia menegaskan mulai 2026 tidak boleh ada lagi izin baru yang bertentangan dengan RTRW, serta mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix dalam penanggulangan banjir dan longsor.
Sementara itu, Ketua Forum PRB Syaparudin menyebut sekitar 71 persen wilayah Samarinda merupakan lahan konsesi pertambangan, yang berkontribusi pada meningkatnya risiko bencana.
“Saya mengapresiasi penetapan Perda RTRW 2023 yang menghapus wilayah pertambangan dari tata ruang kota mulai 2026.
Rembug ini diharapkan memperkuat komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan lingkungan di Kota Samarinda. (*)