ADAKAH.ID, SAMARINDA — Penyampaian aspirasi ratusan pengemudi yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) di Balai Kota Samarinda hari Senin (24/8/2026) mendapat perhatian serius dari jajaran wakil rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menilai aksi tersebut sebagai langkah positif dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng mengapresiasi kebersamaan para sopir truk yang menyampaikan pandangan secara terbuka.
Menurutnya, aspirasi masyarakat pejuang jalanan ini merupakan bagian penting untuk menyempurnakan tata kelola serta menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan iklim dunia usaha.
Ronal Stephen Lonteng mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi dan sosialisasi yang masif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, terkait rencana penataan dan perubahan sistem distribusi BBM bersubsidi bulan depan.
“Langkah yang dilakukan pemerintah kota untuk menertibkan parkir liar truk mengantre serta membenahi tata kelola BBM di SPBU pada dasarnya sangat baik. Namun, bagian OPD terkait seperti Dishub harus mengoptimalkan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan para sopir,” kata Ronal sapaanya melalui sambungan aplikasi WhatsApp.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif dan komunikasi dua arah sangat diperlukan agar kebijakan yang dirancang tidak menimbulkan miskomunikasi di tingkat lapangan.
Dishub diharapkan dapat menampung serta membenahi teknis pelayanan berdasarkan masukan konstruktif para pengemudi.
“Masukan-masukan positif dari kawan-kawan sopir truk harus segera direspon dan dibenahi oleh Dishub. Ini semua demi menjaga keseimbangan sistem pelayanan, sehingga para pelaku usaha dan pengemudi tetap dapat bekerja dengan tenang dan tertata,” lanjutnya.
Antrean panjang kendaraan besar di sekitar area SPBU di Samarinda diakui menjadi perhatian bersama. Selain mengganggu arus lalu lintas dan memicu potensi gesekan dengan masyarakat di lingkar SPBU yang berdagang, timbulnya celah kelemahan dalam proses antrean pengisian BBM perlu terus diurai agar tidak merugikan para warga lainnya.
Melalui ruang dialog yang terbangun antara Pemkot Samarinda dan FGSS, diharapkan skema penyaluran BBM bersubsidi ke depan makin transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Ratusan sopir menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Balai Kota Samarinda, Jalan Kusuma Bangsa, Senin (24/8/2026) siang. Satu ruas jalan kusuma tertutup truk, sementara jalan pahlawan dan soetomo hanya satu jalur yang bisa dilalui. Rekayasa lalu lintas dilakukan aparatur.
Aksi tersebut mendesak evaluasi tata kelola distribusi BBM subsidi, termasuk skema penggunaan e-money di SPBU yang dinilai menyulitkan operasional harian.
Dengan membentangkan spanduk aspirasi, massa aksi menegaskan harapan mereka agar pelayanan BBM subsidi dapat berjalan lebih mudah, adil, dan tanpa hambatan teknis di lapangan.
Korlap aksi. Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) Hendra Buton mengapresiasi dialog langsung bersama Wali Kota.
“Saran Wali Kota tidak dilaksanakan sama Kadishub dan alasan miskomunikasi dengan anggota, makanya kawan-kawan kecewa semua. Intinya anggota Dishub tidak usah ikut atur BBM sudah, biarkan Pertamina saja,” kata Hendra.
Pertemuan damai di Balai Kota Samarinda ini menjadi momentum menjalankan agenda penataan tata kelola (governance) daerah, sementara aspirasi dan beban operasional para sopir menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan ke depan. Demonstrasi selesai sore hari dengan tertib dan lalu lintas kendaran umum kembali normal. (Adv)