ADAKAH.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dengan derasnya arus investasi yang masuk ke Bumi Etam. Menurutnya, pembangunan harus tetap berpihak pada rakyat, dilaksanakan secara terbuka, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Kaltim memang menjadi magnet bagi investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi investasi jangan sampai mengesampingkan hak-hak masyarakat. Transparansi adalah kunci,” ujar Ananda, Rabu (14/5/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti minimnya pelibatan warga dalam perencanaan sejumlah proyek besar. Dokumen penting, seperti AMDAL, kerap tidak diinformasikan kepada masyarakat terdampak. Ananda menekankan, setiap proyek yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam atau penggunaan lahan warga harus melalui proses transparan dan partisipatif.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal dapat mencegah potensi konflik sosial. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi penting untuk memastikan investasi memberikan manfaat nyata, bukan sekadar nilai finansial.
“Kita harus melihat pembangunan dari manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, bukan hanya besarnya angka investasi,” tegasnya.
Ananda menyatakan DPRD Kaltim akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar investor tunduk pada regulasi dan menghormati nilai-nilai lokal. Dengan langkah ini, diharapkan arus investasi yang deras tetap selaras dengan kepentingan publik dan perlindungan lingkungan.
“Investasi harus membawa kemajuan bagi Kaltim tanpa mengorbankan hutan, tanah, dan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah dan legislatif harus memastikan hal ini berjalan dengan benar,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim/o)