ADAKAH.ID, SAMARINDA — Kondisi pengarsipan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum tertata baik. Hal ini menjadi faktor utama rendahnya realisasi tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama empat tahun terakhir.
Situasi tersebut menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024. “Banyak OPD di Pemprov Kaltim belum menerapkan sistem administrasi dan arsip secara tertib dan sistematis,” ujar Anggota Pansus LKPJ, Damayanti, saat ditemui di Samarinda, Jumat (11/6/2025).
Pansus menilai kesulitan pengarsipan ini menghambat akuntabilitas. Banyak dokumen penting sulit ditemukan bahkan hilang, sehingga menurunkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK. “Masalah ini tidak hanya berdampak internal, tapi juga merusak citra Pemprov Kaltim di tingkat nasional, terutama di tengah fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” imbuh Damayanti.
Untuk itu, Pansus mendesak Pemprov Kaltim melakukan reformasi menyeluruh dalam administrasi dan pengarsipan. Sanksi administratif bagi OPD yang lalai juga dianggap perlu untuk menimbulkan efek jera sekaligus memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas publik.
Selain itu, Damayanti menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan arsip. “SDM yang kompeten sangat dibutuhkan agar administrasi berjalan efektif dan efisien,” jelasnya.
Pansus berharap perbaikan ini menjadi prioritas agar capaian tindak lanjut rekomendasi BPK meningkat. Dengan langkah strategis tersebut, tata kelola pemerintahan di Kaltim diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat citra daerah sebagai contoh pengelolaan pemerintahan yang baik.
(adv/dprdkaltim/o)