ADAKAH.ID, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-39, Jumat (26/9/2025) setelah sebelumnya disepakati dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS pada 12 September 2025.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan seluruh proses pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah rampung.
“Sudah kita finalisasi, tinggal bagaimana nanti Gubernur melaksanakan amanah ini untuk dipertanggungjawabkan. Semoga sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Dalam perubahan APBD ini, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp19,14 triliun, yang terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp9,56 triliun
2. Transfer pemerintah pusat: Rp9,27 triliun
3. Lain-lain pendapatan sah: Rp305,17 miliar
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp21,69 triliun, meliputi:
1. Belanja operasi: Rp9,96 triliun
2. Belanja modal: Rp4,87 triliun
3. Belanja transfer: Rp6,74 triliun
Kekurangan anggaran ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp2,59 triliun.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni menjelaskan sejumlah program strategis dimasukkan dalam perubahan APBD ini, antara lain program pendidikan gratis bagi mahasiswa perguruan tinggi, pemberian bonus bagi atlet berprestasi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Meski demikian, Banggar DPRD menyoroti lambatnya penyerapan anggaran pada semester pertama 2025. Beberapa sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum disebut masih mencatat realisasi di bawah 30 persen.
DPRD pun meminta pemerintah provinsi mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, agar program pembangunan bisa segera dijalankan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)