ADAKAH.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) dalam proses administrasi maupun layanan di lingkungan instansinya. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya isu dugaan pungli yang sempat beredar di masyarakat.
Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, mengatakan pihaknya langsung merespons dengan menggelar rapat koordinasi internal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sekaligus memperkuat komitmen integritas di lingkungan kerja.
“Kami sudah melakukan rapat dan menegaskan kepada seluruh pegawai, jangan ada yang melakukan pungutan di luar aturan,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh proses administrasi di Dinas PU Kukar mulai dari pembuatan kontrak, pemeriksaan pekerjaan, hingga pencairan dana dijalankan sesuai ketentuan resmi tanpa ada pungutan tambahan.
Sebagai langkah konkret, Dinas PU Kukar juga akan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tata cara administrasi secara lebih rinci agar seluruh bidang memiliki pedoman yang sama. Selain itu, pengawasan internal diperkuat untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar dan regulasi.
“Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian, menghindari potensi penyimpangan, serta menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Wiyono mengakui bahwa hingga kini, pihaknya masih kesulitan menelusuri sumber informasi dugaan pungli karena tidak adanya identitas pelaku atau keterangan spesifik. Meski begitu, hal itu menjadi bahan evaluasi agar sistem layanan ke depan lebih tertata.
Sebagai bagian dari pembenahan, Dinas PU Kukar tengah menyiapkan sistem E-kontrak yang akan mempermudah proses pembuatan kontrak secara digital. Melalui sistem ini, seluruh tahapan dapat dijalankan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Dengan sistem E-kontrak, tata kelola administrasi akan lebih modern dan efisien. Ini bagian dari komitmen kami untuk pelayanan publik yang bersih dan terpercaya,” ujar Wiyono.
Ia menambahkan, kritik dan saran dari masyarakat menjadi masukan penting dalam memperbaiki sistem pelayanan ke depan.
“Kami terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya. (Adv)