ADAKAH.ID, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berencana membangun Pasar Tangga Arung.
Sebagaimana diketahui, pasar tradisional di Jalan Maduningrat, Kecamatan Tenggarong itu sudah ada sejak tahun 1980.
Pemkab Kukar bakal mengusung konsep pasar menjadi semi moderen.
Revitalisasi Pasar Tangga Arung adalah salah satu dari empat program prioritas Pemkab Kukar pada 2023.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan, Konsep Pasar Tangga Arung pada lantai tingkat pertama akan difungsikan sebagai area parkir kendaraan. Sementara lainnya untuk kios.
“Selain itu, pasar ini juga bakal dilengkapi ruang terbuka hijau,” ucap Rendi sapaannya.
Pembangunan pasar sebut dia awalnya akan dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
Kendati begitu, Pemkab Kukar mengambil alih karena mendapat dana bagi hasil sebesar Rp1,1 triliun. Sebagian dari uang itulah yang digunakan sebagai anggaran revitalisasi Pasar Tangga Arung.
“Kami berharap pembangunannya selesai dalam satu tahun sehingga pedagang bisa menggunakannya kembali,” ujar Rendi, 5 Juli 2023.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Malik Setiawan mengatakan sudah mendata pedagang dan kios lapak di Pasar Tangga Arung, agar saat proyek selesai, pedagang bisa menempati pasar tersebut.
“Pendataan ini benar-benar eksisting, jadi setelah pasar selesai terbangun tak ada lagi tumpang tindih kios,” kata Malik.
Malik menjelaskan, pembangunan kembali Pasar Tangga Arung bakal punya empat lantai dengan total 1.000 kios atau lapak pedagang.
Pelayanan dan produk yang disajikan di pasar ini juga akan menyerupai konsep mal atau gerai-gerai retail modern.
“Barang-barang yang dijual juga sama seperti di mal atau pusat perbelanjaan besar,” imbuhnya.
Disperindag Kukar telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar sebagai pelaksana pembangunan.
“Pasar yang baru akan dibangun di atas lahan 3,5 hektare,” ungkapnya.
Malik menerangkan, anggaran untuk revitalisasi Pasar Tangga Arung dalam prosesnya menelan Rp236 miliar.
“Kami selalu monitor dan evaluasi lewat data yang ada. Sesudahnya baru bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya. (ADV)