ADAKAH.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, disambut hangat di Pura Ratu Gede Empu Jagad, Desa Kerta Buana. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen jangka panjangnya terhadap komunitas adat Bali di Tenggarong Seberang, pada Minggu (9/6/2024).
Kesempatan ini juga diambil Baharuddin Demmu untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Perda Baharuddin Demmu, menurutnya, merupakan langkah maju dalam memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
“Perda Bantuan Hukum telah menjadi alat penting bagi warga yang kurang mampu dalam menghadapi sengketa hukum,” ujar Baharuddin Demmu, menambahkan bahwa dukungan finansial dari pemerintah provinsi memungkinkan layanan ini tersedia tanpa biaya.
Dr Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H., dan Siti Rahma,S.H., sebagai narasumber, turut memberikan pencerahan tentang pentingnya Perda ini. Mereka menekankan bahwa masalah hukum dapat muncul secara tiba-tiba dan mempengaruhi siapa saja, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Kalimantan Timur.
“Perda ini dirancang untuk memfasilitasi pendampingan hukum yang efektif, dengan membebaskan biaya bagi warga yang membutuhkan,” terang Dr Haris Retno.
Namun, warga diingatkan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan dari pengacara yang terdaftar dan bersedia memberikan layanan bantuan hukum.
Siti Rahma menambahkan, syarat utama untuk mendapatkan bantuan ini adalah memiliki KTP Kalimantan Timur dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Warga juga perlu berkonsultasi terlebih dahulu mengenai masalah hukum yang dihadapi, sehingga pengacara dapat memberikan bantuan yang lebih tepat,” pungkasnya. (HI)