• Berita
  • Arena
  • Aliansi Masyarakat Kaltim Dukung Rotasi Pejabat di Lingkungan Pemprov

Aliansi Masyarakat Kaltim Dukung Rotasi Pejabat di Lingkungan Pemprov

ADAKAH.ID, SAMARINDA – Langkah Pj Gubernur Akmal Malik yang merotasi 8 kepala dinas di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) tak hanya menuai kontra dari sebagian masyarakat.

Sebab sebagian lainnya justru menyatakan dukungan terhadap manuver kerja yang dilakukan Akmal Malik.

Dukungan itu dilontarkan Denny Ruslan selaku Administrator Utama Komite Transparansi Pembangunan (KTP).

Kata Denny, dukungan kepada Pj Gubernur Kaltim juga diberikan dari Laskar Kebangkitan Kutai, Barisan Oposisi Rakyat Nasional dan Elaborasi Organisasi, Himpunan Mahasiswa Kaltim, Pemuda Dayak Bersatu, KNPI Kaltim, Kosgoro 1957  Kaltim dan Lembaga Keroan Kutai yang bersatu dalam gerakan Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara.

“Pada dasarnya Pj itu melihat ada kinerja ASN yang menurun. Apalagi jelang tutup tahun kemarin, dalam tanda kutip, penggiat anti korupsi itu melihat banyak ASN yang bergerak menghabiskan anggaran. Berangkat terus, tidak ada di kantor. Masyarakat mau berurusan susah,” kata Denny Ruslan kepada media ini, Sabtu (30/3/2024).

“Hingga akhirnya kami (Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara) meminta kalu memang kerja mereka itu tidak baik. Pj jangan membiarkan Pj harus bersikap. Kita ingin dengan yang ada Pj ini bisa membenahi,” katanya lagi.

Dirincikan Denny, kalau pernyataan sikap dari Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara itu sudah diutarakan pada aksi damai, Senin (25/3/2024) kemarin.

“Kalau kami ini netral saja. Tidak ada kepentingan politik dan mungkin yang kemarin kontra (menolak kebijakan Pj Gubernur) itu mereka yang memiliki kepentingan politik,” tambahnya.

Dukungan yang diutarakan Denny semata-mata untuk menginginkan pembangunan daerah yang lebih baik. Khususnya di Kaltim.

“Jangan sampai ada pemikiran karena Pj ini sementara terus terjadi pembiaran. Itu ga bisa. Jadi kami mendesak, kalau itu (ASN) kinerjanya negatif silahkan diperbaiki. Tidak ada masalah di rotasi apalagi tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan untuk menyokong IKN. Kami berpikir ini ril (nyata) untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada unsur politik,” tekannya.

Meski pihak Denny mendukung, namun dia tak menampik adanya beberapa pihak yang menentang keras kebijakan Pj Gubernur Akmal Malik. Bahkan adanya pertentangan dari beberapa pihak tersebut, bisa membuat gamang Pj Akmal Malik menentukan langkah kerja.

“Adanya penolakan kemarin itu tentu saja membuat Pj merasa serba salah. Padahal keberadaan Pj pada prinsip nya untuk kepentingan masyarakat. Jangan karena adanya mutasi, mereka yang nyaman kemarin duduk di jabatan tertentu itu tidak memikirkan masyarakat dan berleha-leha. Kami kritisi Pj agar jangan ragu ambil sikap,” tekannya lagi.

Bahkan selama beberapa bulan saat Akmal Malik menjabat Pj Gubernur Kaltim, Denny menilai kalau tak banyak ada perubahan yang terjadi di Bumi Mulawarman. Hal itu, bisa saja terjadi karena banyaknya ASN dilingkup Pemprov Kaltim yang sedang berleha-leha karena kekosongan jabatan puncak.

“Jadi ini kesempatan baik agar Pj bisa memperlihatkan kemampuannya. Karena kita tau Pj ini bukan orang sembarangan. Bilau ini dirjen otda. Pernah jadi Pj di Sulawesi Barat. Jadi kalau dia hanya datang untuk mempersiapkan pilkada aja, engga ada langkah untuk masyarakat, maka tidak perlu ada Pj kalau cuman begitu aja. Kenapa engga Gubernur yang lama diperpanjang aja. Kan ga ada perubahan juga ?,” jelasnya.

Diakhir Denny kembali menekankan kalau dukungannya terhadap langkah kerja Pj Gubernur Akmal Malik hanya untuk kepentingan masyarakat luas.

“Sekali lagi kami tidak ada kepentingan politik. Kami juga bukan bagian dari orang-orang yang akan maju. Hanya mendukung kerja pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (*)

.

MASUKAN KATA KUNCI