ADAKAH.ID, SAMARINDA – Ratusan Sopir truk yang padati di Balaikota Samarinda mengancam tidak akan membubarkan diri bila Wali Kota Andi Harun tidak temui massa unjukrasa.
Sebelumnya diberitakan, Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Forum Gabungan Sopir Samarinda (FGSS) memprotes aturan mengenai syarat uji KIR, hingga isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (24/8/2022).
Selain itu, para sopir mendesak pemerintah bertindak atas dugaan keterlibatan mafia pengetap di balik kelangkaan BBM Solar. Dan juga terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang diduga nakal memfasilitasi mafia. Serta mendesak Pemkot Samarinda membentuk gugus tugas independen pengawasan terhadap aksi pengetap.
Dan tak ketinggalan, para Sopir truk meminta penertiban calo yang menerbitkan izin KIR (sertifikasi kelayakan kendaraan per enam bulan).
Kurang lebih selang satu jam unjukrasa berlangsung, Wali Kota Samarinda Andi Harun akhirnya menemui massa unjukrasa. Ia berharap semua sopir memahami dengan baik sehingga tuntutan bisa diarahkan kepada pihak yang paling bertanggung jawab atas masalah yang dipersoalkan.
“Saya memahami benar masyarakat, karena se-Indonesia mengalami hal yang sama. Sebagian pengamat mengatakan ini reaksi atas rencana kenaikan BBM,” ungkap AH sapaan Wali Kota kepada awak media.
Menanggapi tuntutan Sopir Truk, Andi Harun menyatakan akan menindaklanjutinya. Pemkot Samarinda disebutnya akan bersurat kepada pemerintah pusat terkait kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean panjang di SPBU.
“Industri yang seharusnya tidak membeli solar subsidi, tapi nyatanya itu ada. Harusnya harga solar ini satu harga. Kalau dia satu harga, solar tidak akan langka dan antrean di SPBU tidak akan terjadi. Akan Kita teruskan ke pusat,” jelasnya.
Terkait pemotongan bak dump truk yang menjadi keluhan para sopir, dijelaskan Andi Harun hal itu merupakan amanat dari peraturan yang lebih tinggi.
Yang jelas, lanjut AH, demi keamanan dalam berkendara di jalan umum. Dirinya menampik jasa pemotongan bak dump truk hanya ada di Surabaya dengan biaya Rp 20 juta.
“Di Samarinda juga ada, dan biayanya tak sebesar itu. Hanya nanti tempatnya akan kita rilis beberapa hari ke depan,” tutur Andi Harun.
Sebagai informasi, pemotongan bak dump truck merupakan salah satu syarat uji Kir untuk menerbitkan kartu kendali Fuel Card dari Pertamina.
Kendati banyak truk yang tak memenuhi syarat uji Kir dari Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, maka para sopir tak bisa memiliki fuel Card sebagai sarana membeli solar subsidi di SPBU.
Setali tiga uang, bila ingin memegang Fuel Card, pemilik kendaraan memiliki kewajiban memangkas bak dump truk. Ditetapkan tinggi bak dump truck harus 70 sentimeter dan lebar bak 40 sentimeter dari sasis dump truk.
Andi Harun menerangkan ketetapan tersebut ialah aturan pusat. Namun demikian, Pemkot Samarinda akan memberi kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk melakukan normalisasi bak dump truk hingga 30 November 2022.
“Mereka tadi minta apa bisa ditambah sampai 30 Desember 2022, nanti kita pertimbangkan. Jadi di Samarinda juga ada. Tempatnya juga akan kita rilis,” jelas Andi Harun.
Lebih lanjut, mengenai tuntutan pembentukan gugus tugas independen yang melibatkan masyarakat, Andi Harun mengatakan akan mewadahi usulan itu.
“Soal pengetap atau pelangsir itu adalah Pertamina biang keroknya. Kalau saya diberi data, saya akan panggil Pertamina sekarang. Pun demikian jika ada yang berani sebutkan nama mafianya, ada buktinya, saya akan laporkan langsung ke Kapolri,” pungkas Andi Harun. (Sam)