Instagram, SAMARINDA – Usai Gelaran Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim, panitia pelaksana lakukan jumpa pers, halau tuduhan rekayasa keputusan, Senin (31/1/22) Siang.
Sebelumnya, tuduhan ada rekayasa keputusan disampaikan Sugeng Mochdar, salah satu anggota komisi I dalam sidang Rakerprov di Hotel Aston Samarinda beberapa hari lalu.
Bersama Zairin Zain dan Agus Hari Kusuma, Sugeng menggelar jumpa pers di Kantor Bappeda Kaltim terkait insiden kekerasan lantaran mengemukakan pendapat.
“Saya datang sebagai peserta rapat, dan wajar saya memberikan pendapat, itu kan sah-sah saja didalam forum resmi, soal saya dituduh membuat kegaduhan itu tidak benar,” ucapnya.
Sugeng mempersoalkan poin putusan yang dibuat pengurus KONI di Komisi I tanpa melalui pleno atau paripurna. Dan terkait syarat dukungan 30 persen minimal bakal calon ketua.
“Saya selaku perwakilan komisi II dan dari Cabor Pelti memberikan pendapat dan saran atas apa yang mereka putuskan,” ungkapnya.
“Yang kedua, kami tidak sependapat dengan poin 4.2 bahwa calon harus mendapat dukungan 30 persen, baik dari Cabor maupun KONI,” sambungnya.
Selesai menyatakan pendapatnya, disaat itulah insiden kekerasan terhadap Sugeng terjadi. Atas dasar itu ia lakukan visum dan melapor ke kepolisian Samarinda Ilir.
“Ini kan forum yg terhormat, harusnya saya dilingungi oleh penyelenggara. Ini terkesan ada pembiaran, saya dibiarkan,” keluhnya.
Di lokasi yang sama, Agus Hari Kusuma menyatakan menarik diri dari musyawarah provinsi KONI Kaltim pada 19 Februari mendatang. Menurutnya sudah tidak ada jaminan kemaaman bagu pihaknya.
“Kami tidak mau lagi terjadi hal yg tidak diinginkan itu, saya selaku ketua tim sukses pak Zairin, kami tidak akan mengikuti musprov tersebut. Kita akan sampaikan ke KONI Pusat, dan Gubernur selaku pembina olahraga,” katanya.
“Kita menganggap bahwa KONI di bawah pimpinan Zuhdi Yahya tidak bisa menyelenggarakan Musprov lagi karena tidak menjamin keamanan,” tandasnya.
Terkait hal tersebur, Zairin Zain menyampaikan rasa prihatin pada rekanannya itu. Ia juga menyayangkan sikap yang ditunjukkan pihak yang terlibat kekerasan.
“Didalam musyawarah kegiatan rapat kerja ketika ada solusi yang disampaikan ya ditampung. Bukan disikapi dengan kepala panas, hati panas, harusnya disikapi dengan kepala dingin, hati dingin,” ujarnya.
Untuk itu panitia penyelenggara Rakerprov KONI Kaltim, Muslimin, juga melakukan kalrifikasi atas pernyataan tersebut pihaknya membantah ada rekayasa keputusan.
Kendati ada keributan, ia mengaku dalam setiap organisasi menjadi hal biasa adanya perbedaan pandangan.
“Itu hanya bagian dari dinamika saja. Banyak yang ingin jadi ketua, bahkan saya juga mau” kata Muslimin, Senin (31/1/2022).
Namun demikian, persoalan muncul saat Sugeng Mochdar, salah seoarang peserta, tidak sependapat dengan persyaratan 30 persen minimal dukungan yang diputuskan pada sidang komisi.
Hingga menyebut forum itu direkayasa untuk menjegal calon – calon lainnya.
“Ya kalau mau upaya komunikasi silahkan saja. Tapi jangan bilang ada rekayasa. Jelas itu tidak benar” ungkapnya.
Di tengah jumpa media tersebut, pihak panitia menunjukkan video saat kegiatan sebelum insiden terjadi.
Perbedaan pandangan itu sedari awal sudah muncul, saat Andi Harun sebagai pengurus KONI Kaltim memimpin sidang komisi I.
Sebagaimana diketahui, Sugeng secara pribadi mengusulkan untuk jumlah dukungan calon ketua KONI Kaltim 30 persen tidak digunakan.
Namun seluruh forum menganggap Sugeng telah menyepakati aturan yang bersifat yurisprudensi tersebut.
“Sebenarnya sudah clear soal 30 persen itu, semua peserta setuju pada sidang komisi I itu,” ungkapnya.
Terkait laporan dugaan pemukulan yang dilaporkan Sugeng, KONI menghormati sikapnya.
Kendati upaya untuk berkomunikasi dengan semua pihak dilakukan untuk mensukseskan agenda lanjutan, Mussorrprov KONI Kaltim.
“Ya silahkan saja, itu hak warga negara,” tegasnya.
Ketua Cabor Anggar tersebut juga menambahkan, 30 persen dukungan tersebut sebagai upaya calon untuk melakukan komunikasi kepada pemilik suara dalam memilih ketua KONI Kaltim periode mendatang.
Sebab seluruh unsur KONI sepakat, ketua mesti berasal dari insan olahraga di Kaltim yang memahami, seluk beluk organisasi keolahragaan di Kaltim.
“Kita ingin ketua KONI itu jelas. Orang dalam dan bukan dari luar,” ungkapnya.
Sebab, 30 persen dukungan tesebut pernah digunakan dalam pemilihan Ketua KONI pusat dan beberapa daerah lainnya.
Selanjutnya, dalam waktu segera KONI bakal menyelenggarakan Muskerprov untuk memilih ketua di bulan Februari mendatang. (Sam)