ADAKAH.ID, SAMARINDA – Kekhawatiran warga yang bermukim di sekitar Jalan Cendana terhadap keberadaan Depo Pertamina di kawasan jalan Cendana, terus mendapat perhatian komisi I DPRD Kota Samarinda.
Di tengah pesatnya perkembangan kawasan permukiman di sekitar lokasi depo, aspirasi yang disuarakan mahasiswa beberapa waktu lalu terkait relokasi fasilitas penyimpanan bahan bakar tersebut dinilai menjadi langkah yang perlu segera ditindaklanjuti demi menjamin keselamatan masyarakat.
Kepada awak media, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Saputra mengungkapkan memandang usulan relokasi depo memiliki dasar yang kuat.
Menurutnya, keberadaan fasilitas penyimpanan bahan bakar di tengah kawasan padat penduduk berpotensi menimbulkan risiko yang harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun pihak pengelola.
“Aspirasi mahasiswa soal pemindahan depo Pertamina sangat masuk akal. Letaknya di tengah lingkungan padat penduduk jelas berisiko terhadap keselamatan masyarakat,” ungkap Samri sapaan karibnya, Jum’at (29/5/2026).
Lebih lanjut, Samri menjelaskan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru, kawasan Jalan Cendana sudah tak bisa diperuntukkan sebagai wilayah industri minyak dan gas.
Untuk itu, keberadaan depo di lokasi tersebut dinilai sudah tidak sepenuhnya sejalan dengan arah pengembangan tata ruang Kota Samarinda yang terus berkembang sebagai kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat.
Selain itu, Samri juga menerima informasi mengenai rencana PT Pertamina (Persero) yang akan memindahkan depo ke kawasan Palaran. Namun hingga saat ini, belum terdapat kepastian mengenai kesiapan lahan maupun infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk merealisasikan pemindahan tersebut.
Selain meminta penjelasan dari pihak Pertamina, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi alternatif yang disiapkan.
“Kami ingin memastikan pembahasan ini berjalan serius dan menghasilkan solusi yang konkret. Relokasi depo bukan hanya soal pemindahan fasilitas, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan keselamatan warga serta mendukung penataan kota yang lebih tertib dan berkelanjutan,” tutup Samri. (ADV)