ADAKAH.ID, SAMARINDA – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi kabar menggembirakan di tengah upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Namun, di balik capaian tersebut, DPRD Samarinda menekankan pentingnya menindaklanjuti sejumlah catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan terus membaik.
Kepada awak media, ketua DPRR Samarinda, Helmi Abdullah menilai capaian tersebut menunjukkan adanya konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan secara berturut-turut.
“Raihan opini WTP ini tentu patut diapresiasi karena menunjukkan pemerintah daerah mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan secara konsisten dari tahun ke tahun,” ungkapnya. Selasa (26/5/2026).
Kendati demikian, Helmi menekankan predikat WTP tidak boleh dimaknai sebagai indikator seluruh persoalan telah selesai.
Dirinya menjelaskan BPK tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi yang harus segera diperbaiki, termasuk terkait peningkatan layanan air bersih, fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), hingga penyelesaian beberapa proyek pembangunan fisik yang masih berlangsung di Samarinda.
“Predikat WTP bukan berarti tanpa evaluasi. Masih ada sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian serius agar pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” Jelas Helmi.
Sebagai tindak lanjut, politisi dari partai Gerindra itu menambahkan pihaknya berencana menggelar rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna membahas hasil evaluasi BPK secara lebih rinci.
“Kami ingin memastikan setiap catatan ditindaklanjuti dengan serius supaya kekeliruan yang sama tidak terus berulang dan kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik,” Tutup Helmi. (ADV)